JAKARTA BANJIR: Kondisi Darurat, Sekolah Diliburkan

Pedagang mengamankan barang-barang saat kios mereka terendam banjir di lantai dasar Mega Bekasi Hypermall di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1/2013). Banjir tersebut akibat meluapnya bendungan Bekasi yang terletak tepat di belakang mall dan sedikitnya 600 pedagang terpaksa menutup toko mereka serta mengamankan barang dagangan ke lantai atas. (JIBI/Bisnis/Alby Albahi)

JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan tanggap darurat hingga 27 Januari 2013 terkait bencana banjir dan tingginya intensitas hujan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam beberapa hari ke depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam menangani bencana banjir tersebut.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Menurut Jokowi berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) kemungkinan intensitas hujan masih tinggi hingga pekan depan. Untuk itu Jokowi mengumumkan situasi tanggap darurat hingga 27 januari 2013. Adapun maksudnya agar setiap Dinas dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bisa bergerak lebih cepat dalam menanggapi masalah yang ada.

Untuk itu dalam jangka pendek Pemerintah DKI akan mengambil langkah pendek untuk mengatasi persoalan tersebut. Beberapa pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan melengkapi kekurangan toilet di lokasi bencana banjir saat ini, mengirim selimut,makanan, hingga tenda darurat dalam mengatasi persoalan bagi korbna bencana banjir.

Bersamaan dengan itu Jokowi mengungkapkan bagi anak-anak sekolah di daerah DKI Jakarta yang terkena banjir untuk sementara diliburkan guna menghindari kejadian yang tidak terduga. Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan untuk lebih mempercepat turunnya bantuan maka pengadaan bantuan tersebut tidak dilakukan sehingga prosesnya berjalan lebih cepat.

“Anak sekolah yang berada di kecamatan yang terkena banjir kita liburkan sementara waktu. Sementara untuk mempercepat penanganan banjir semua pengadaan tidak melalui proses tender sehingga lebih cepat masyarakat menerimanya,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di Balaikota, Kamis (17/1/2013).