SOLO—Kebijakan pemberian hak pengelolaan hutan (HPH) terbatas oleh bupati, dianggap menjadi salah satu penyebab kian berkurangnya jumlah hutan di Indonesia.
Aktivis dari Yayasan Kehati, Diah Raharjo mengatakan, sejak adanya otonomi daerah, bupati berhak mengeluarkan HPH terbatas maksimal 100 hektare. Hal itu memicu banyaknya izin yang dikeluarkan hanya dalam waktu yang singkat. Akibatnya, kerusakan hutan terus meluas.
Promosi BRI Meraih Dua Awards Mobile Banking dan Chatbot Terbaik dalam BSEM MRI 2024
“Awalnya kebijakan ini dianggap populis untuk rakyat, tapi ternyata hanya golongan tertentu saja yang diuntungkan,” ujarnya saat berbicara dalam workshop sosialisasi aturan sistem verifikasi dan legalitas kayu di Hotel Novotel Solo, Rabu (10/8).(Harian Jogja/MG Noviarizal Fernandez)
Foto Ilustrasi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
