Isu KTP Palsu Jelang Pilkada? Cukup Hitungan Detik Mengeceknya

Isu KTP palsu muncul menjelang Pilkada serentak 2017. Kemendagri memastikan bisa mengeceknya hanya dalam hitungan detik.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya identitas elektronik palsu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI: Ekspansi Bisnis UMKM Melambat tapi Prospektif

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terkait isu beredarnya kartu identitas elektronik palsu. Keberadaan identitas palsu itu diduga bertujuan untuk mengejar dukungan suara dalam pemungutan suara yang dilaksanakan secara serentak bulan ini.

“Iya, informasi di media sosial terkait beredarnya KTP elektronik dengan satu foto namun dalam identitas yang berbeda-beda itu sudah kita telusuri dan diduga pemalsuan itu untuk mengejar jumlah dukungan,” katanya kepada sejumlah media, Sabtu (4/2/2017).

Menurutnya, modus pemalsuan ini kerap terjadi menjelang pemilihan kepala daerah dan umumnya muncul saat ada kandidat yang maju secara independen. Akan tetapi, menurutnya, pemalsuan semacam ini dengan mudah dideteksi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan untuk menelusuri kesahihan suatu kartu identitas, pihaknya cukup melakukan pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) dan sistem informasi akta kelahiran (SIAK). Kemudian, pihaknya melakukan konsolidasi dengan Dinas Dukcapil setempat.

“Hasilnya, dalam beberapa detik langsung ketahuan benar tidaknya suatu kartu identitas. Memang menjelang Pilkada semacam ini, upaya mencari dukungan dengan modus pemalsuan KTP kerap terjadi,” ucapnya.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi terjadinya aksi curang semacam ini dalam proses pemungutan suara. Pihaknya berharap penyelenggara pemilihan itu melengkapi diri dengan alat pemindai kartu identitas untuk memastikan kebenaran suatu kartu identitas.

“Penggunaan mesin card reader itu memang sejauh ini baru digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai proyek pilotnya,” pungkas dia.