Ingin Dinikahi Rakyat Jelata, Cucu Kaisar Jepang Rela Lepas Gelar Bangsawan

Cucu Kaisar Jepang, Putri Mako, rela melepas gelar bangsawan demi menikahi seorang rakyat jelata yang menjadi kekasihnya.

Solopos.com, TOKYO – Kisah tentang putri raja yang rela meninggalkan segala kemewahan demi menikah dengan rakyat jelata, ternyata bukan sekadar dongeng. Dongeng itu dipatahkan oleh Putri Mako, cucu Kaisar Jepang, Akihito. Ia menyatakan siap melepas gelar kebangsawanan demi bisa dinikahi kekasihnya, Kei Komuro, yang merupakan rakyat jelata.

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Dilansir The Guardian, Kamis (18/5/2017), berita tentang hubungan Putri Mako, cucu tertua Kaisar Akihito, dan Kei Komuro membuat heboh masyarakat. Berbeda dengan kekasihnya, Kei Kumoro yang diketahui bekerja di kantor pelayanan wisata Jepang memilih bungkam.

“Ini bukan waktu yang tepat bagi saya untuk memberi komentar. Saya akan berbicara jika waktunya tepat,” tutur Kei Komuro seperti dilansir Telegraph.

Putri Mako dan Kei Komuro adalah teman satu kampus. Keduanya kali pertama bertemu dalam acara yang digelar di sebuah restoran di kawasan Shibuya, Tokyo, sekitar lima tahun lalu. Setelah berkenalan, keduanya memutuskan menjalin hubungan asmara, hingga berencana bertunangan dan menikah.

Beruntung, hubungan itu mendapat restu dari ayah Putri Mako, Pangeran Akishino. Sejumlah media lokal di Jepang mengabarkan pertunangan Putri Mako dan Kei Komuro bakal digelar bulan depan. Namun, sampai saat ini, pihak istana enggan memberi komentar terkait pemberitaan yang membuat heboh itu.

Selama ini, pihak istana Jepang memang dikenal sangat tertutup. Mereka tidak berani membocorkan berita apapun tanpa persetujuan kaisar. Namun, jika pernikahan Putri Mako dan Kei Komuro terjadi, maka jumlah keluarga kerajaan akan semakin berkurang. Hal itu menimbulkan kekhawatiran garis keturunan kelurga kerajaan Jepang akan berakhir.

Selain itu, jika nekat menikah, Putri Mako akan kehilangan semua keistimewaan yang didapat selama ini. Ia akan kehilangan tunjangan kehidupan, hak suara dalam menentukan kebijakan pemerintahan, serta diberi beban pajak yang cukup tinggi.