Indonesia ke Vanuatu, "Urus Saja Masalah HAM-mu Sendiri!"

Indonesia bereaksi terhadap manuver Vanuatu yang mempersoalkan isu HAM di Papua.

Solopos.com, JAKARTA — Indonesia meminta Vanuatu fokus menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) di dalam negerinya, seperti pelanggaran hak-hak perempuan, hukuman badan kepada anak-anak, situasi penjara, dan persoalan korupsi yang marak di negara tersebut.

Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM

Delegasi Indonesia dalam Sidang Dewan HAM di Jenewa, Indonesia siap membantu Vanuatu dalam menyelesaikan persoalan HAM, sehingga dapat fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di internal negaranya.

“Politisasi isu HAM di Papua dalam Sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB sangat bertentangan dengan prinsip penghormatan kedaulatan, dan integritas wilayah yang tercantum dalam Piagam PBB dan sejumlah hukum internasional lainnya,” isi keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat (3/3/2017).

Delegasi Vanuatu memang mengangkat isu pelanggarab HAM sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua. Isu ini seperti yang selalu disuarakan oleh kelompok separatis di Papua.

Delegasi Indonesia menyebut politisasi isu HAM yang digulirkan Vanuatu juga telah mendapat tentangan dari mayoritas negara-negara Dewan HAM, dan negara-negara anggota PBB yang hadir dalam forum tersebut. Bahkan Venezuela sebagai Ketua Gerakan Non-Blok dengan tegas menyatakan setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatasi persoalan HAM yang dihadapinya.

Gerakan Non-Blok pun akan terus mengedepankan dialog dan kerja sama dalam memajukan perlindungan HAM dengan tetap menghormati kedaulatan pembangunan, serta integritas wilayah. Sejumlah negara Afrika dalam right of reply juga menyesalkan manuver Vanuatu yang melakukan politisasi terhadap HAM, dan serangan kepada kedaulatan, serta keutuhan negara anggota PBB.

Upaya dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan perlindungan HAM di tingkat nasional, termasuk Papua dan Papua Barat, sebenarnya cukup mendapat apresiasi dari kalangan internasional. Hal itu ditunjukkan dengan dukungan kalangan internasional terhadap keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM sejak 2006 hingga 2017.