Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) seperti di Indonesia juga terjadi di banyak negara di dunia.
Mahfud mengatakan pengukuran IPK setiap negara berbeda-beda, tergantung agregasi dari jumlah lembaga survei yang dijadikan acuan.
Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024
“Sekarang ini hampir semua negara mengalami penurunan Indeks Persepsi Korupsinya. Termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya turun juga,” kata Mahfud seusai mengikuti rapat internal tentang pemberantasan korupsi bersama Presiden Joko WIdodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023).
Dalam rapat internal bersama Presiden, Mahfud menyebut materi yang dibahas salah satunya tentang penurunan IPK di Indonesia.
Mahfud mengatakan, karena pengukuran IPK yang dilakukan berbeda maka hasilnya juga berbeda.
Ia mencontohkan dengan negara baru, Timor Leste yang IPK-nya lebih tinggi dari Indonesia.
“Timor Leste lebih tinggi dari kita sekarang. Karena hanya diukur dari empat lembaga survei, sedangkan kita delapan. Tapi nggak apa-apa, itu hak dari TII untuk membuat agregasi dan kami menghargai upaya TII,” ujar Mahfud seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Sebelumnya diberitakan, Transparency International Indonesia (TII) merilis IPK Indonesia tahun 2022.
Rilis TII mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori.
Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
Menurut TII, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012.
Pada 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.
Hasilnya Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index Indonesia pada tahun 2022 melorot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021 atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.
Mahfud mengatakan pemerintah menghormati hasil rilis TII namun dia menekankan bahwa hasil itu baru merupakan persepsi dan belum merupakan fakta.
“Itu bukan fakta sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII,” ujarnya.
Adapun saat ini, kata Mahfud, pemerintah tengah menyiapkan satu langkah konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar tidak ada lagi celah korupsi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
