Solopos.com, SEMARANG – Gelombang kekecewaan atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024 terus bermunculan. Sikap kekecewaan itu kini datang dari para guru besar atau profesor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Para guru besar atau profesor ini bahkan rela turun ke jalan, bergabung dengan para mahasiswa untuk menunjukkan aksi atau sikap kekecewaan terhadap Presiden Jokowi. Aksi itu digelar mahasiswa dan guru besar di Taman Inspirasi Rektorat Undip, Tembalang, Kota Semarang, Rabu (7/2/2024).
Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo
Tak hanya guru besar, para dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip juga turut serta dalam aksi itu seperti Prof Zainal Muttaqin, dan Dr Nur Hidayat Sardini.
“Kami menyerukan kepada presiden bahwa langkahnya tidak tepat. Ketika Presiden ikut turun ke lapangan [kampanye dalam pemilu], maka situasinya jadi benar-benar repot,” tutur Nur Hidayat Sardini.
Nur Hidayat Sardini mengatakan Undip merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia yang sudah sepantasnya untuk turut menyerukan kegelisahan yang muncul di seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, elemen kampus terutama para guru besar dan mahasiswa menjadi bagian terpenting yang bisa diandalkan untuk bergerak mengkritisi sikap pemerintah atau presiden.
“Ketika masyarakat kampus bergerak maka ini jadi seruan yang serius,” tegasnya.
Mulai masifnya pergerakan dari para civitas academika dalam menyikapi Pemilu 2024 tak lepas dari sikap pemerintah yang dirasa mendukung salah satu pasangan calon (paslon) presiden. Dukungan pemerintah itu pun berpotensi membuat banyak pelanggaran etka.
Pencalonan Gibran
Apalagi, dalam pencalonan salah satu paslon, yakni Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) terjadi pelanggaran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, baru-baru ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memberikan sanksi tegas kepada Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, yang meloloskan pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai cawapres.
“Implikasi dari keputusan DKPP sudah dinyatakan ada pelanggaran etik. Ini sudah berulang-ulang, karenanya kami bergerak mengekspresiikan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Sistem demokrasi kita juga sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita sedang terancam. Nurani kami ikut prihatin,” tuturnya.
Kendati demikian, pihaknya secara blak-blakan menyatakan gerakan mengecam pemerintah kali ini tidak dimotori para pasangan calon presiden (capres) baik 01, 02 maupun 03. Gerakan ini murni merupakan bentuk keberpihakan civitas academica Undip kepada rakyat.
“Kami mewakili masyarakat kampus yang menganggap demokrasi sedang dalam ancaman, terutama demokrasi elektoral. Semoga masyarakat menilai kondisi kita yang ada saat ini,” klaimnya.
Terpisah, Utami Setyowati, Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, mengatakan pernyataan sikap yang disampaikan para guru besar bukan atas nama institusi kampusnya. Pihaknya menegaskan Undip sebagai institusi negara selalu berusaha menjaga dan menegakkan netralitas dan budaya santun serta damai dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
“Segala yang berkenaan dengan pernyataan sikap menjadi pendapat pribadi masing-masing,” ujar Utami.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
