SOLOPOS.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di pelataran Kantor Panglima TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (ANTARA/ Risky Syukur)
Solopos.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sudah waktunya untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil alih penanganan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai penanganan kasus tersebut oleh Polda Metro Jaya saat ini justru berjalan lambat dan berlarut-larut. Sampai dengan saat ini, penyidik dari Kepolisian belum menetapkan tersangka.
“Rangkaian proses hukum terhadap Pimpinan KPK yang dilakukan Polda sangat lambat dan berlarut-larut. Sederhananya, apa yang dilakukan oleh Polda hanya terlihat gagah di awal saja, namun melempem pada ujung penuntasan perkara ini,” katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (22/11/2023) via Bisnis.com.
Di sisi lain, Kurnia juga mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera menaikkan proses etik Firli ke persidangan.
Di sisi lain, Kurnia juga mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera menaikkan proses etik Firli ke persidangan.
Seperti diketahui, Firli menjadi terlapor dalam dua dugaan pelanggaran etik mengenai pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL, serta pembayaran rumah singgah Rp650 juta per tahun yang tidak dilaporkan di LHKPN.
Firli telah menjalani agenda pemeriksaan oleh Dewas KPK, Senin (20/11/2023). Dewas pun membuka kemungkinan untuk mengonfrontasikan Firli dan SYL, yang kini suda ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus Kementan.
“Jangan sampai Dewan Pengawas kembali terlihat seperti kuasa hukum Firli sebagaimana dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik sebelumnya,” tuturnya.
Kurnia juga menyoroti sekitar 20 menit pernyataan pers Firli, Senin (20/11/2023), berisi klarifikasi terkait dengan kasus pemerasan yang menyeret dirinya.
Pada saat itu, Firli menilai adanya ketidakadilan kepada dirinya. Dia juga membantah terlibat dalam dugaan pemerasan, suap, dan gratifikasi pada penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), yang menyeret SYL sebagai tersangka.
Kurnia menilai Firli sedang memainkan peran seolah-olah sedang mengalami kriminalisasi. Menurutnya, diksi-diksi yang digunakan mantan Kabaharkam Polri itu tidak lagi relevan diucapkan olehnya.
“Sebab, masyarakat sudah tahu bagaimana rekam jejak Firli di KPK yang terbilang sangat buruk, terutama berkaitan dengan integritasnya,” terangnya.
Adapun kasus yang menyeret Firlu kini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Dewas KPK. Namun, penanganan keduanya berbeda lantaran satu terkait dengan pidana, dan yang lainnya mengenai etik.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “ICW Nilai Kapolri Harus Ambil Alih Kasus Pemerasan yang Seret Firli Bahuri”