Solopos.com, JAKARTA—Lokasi paling tengah di Indonesia menjadi salah satu alasan pemerintah memilih wilayah Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Alasan lainnya menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.
Jokowi yang berkemah sejak Senin (14/3) malam di IKN juga mengungkapkan alasan mengapa memilih Titik Nol Ibu Kota di wilayah Penajam Paser Utara (PPU). Berdasar kajian Bappenas sejak 2014, Jokowi akhirnya memutuskan lokasinya di wilayah tersebut.
Promosi Usaha Endog Lewo Garut Sukses Dongkrak Produksi Berkat BRI KlasterkuHidupku
“Ada banyak lokasi (IKN) kemudian diciutkan, diciutkan akhirnya menjadi 3 dan diputuskan di Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, karena ini adalah titik yang paling tengah jika diambil dari barat, timur, utara dan selatan. Di sini tengahnya,” ungkap Jokowi sembari menunjuk lokasi kemahnya tersebut dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022), seperti dilansir dari Bisnis.com.
Baca Juga: Jokowi Sarungan, Basuki Masih Berpakaian Kerja saat Malam Kemah di IKN
“Ini itung-itungan geospasial yang dilakukan Kementerian PU dan ini titik untuk istananya. Di tempat tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter menjuru kanan kiri,” imbuhnya.
Dari segi pemerataan ekonomi, menurut Jokowi, 58 persen perputaran ekonomi ada di Pulau Jawa khususnya Jakarta. Padahal Indonesia memiliki 17.000 pulau.
“Juga ada banyak alasan, karena ada banyak lahan dan yang paling penting pemindahan (IKN)) ini untuk pemerataan, untuk keadilan, karena kita memiliki 17.000 pulau yang 56 persennya ada di Jawa. Ada 156 juta populasinya Indonesia ada di pulau Jawa,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Tenda Tanpa AC hingga Mi Instan, Ini Fasilitas Jokowi Berkemah di IKN
Selain itu, Jokowi kembali mengutarakan pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan oleh beberapa presiden seperti Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ini proses yang Panjang. Ini sudah diputuskan oleh Bung Karno kira-kira pada tahun 1957, tapi karena pergolakan mundur, mundur akhirnya tidak jadi. Saat Presiden Soeharto juga sama ingin memindahkan ibu kota ke Jawa Barat tapi tidak jadi karena ada peristiwa 1998. Presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan,” ungkapnya.
Presiden menjelaskan ada usulan dari beberapa menteri agar upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus digelar di Ibu Kota Nusantara pada 2024. Menurut Presiden, usulan itu bisa terlaksana jika pembangunan Istana Negara, kantor kementerian/lembaga dan fasilitas terkait telah rampung.
Baca Juga: 1 Gubernur Pingsan saat Hadiri Prosesi Kendi Nusantara di Titik Nol IKN
Namun, Presiden masih mengkalkulasi untuk menentukan keputusan tersebut, sembari melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Kita lihat seperti apa, kalau memang Istana sudah jadi atau kementerian-kementerian lain sudah jadi atau fasilitas yang lain sudah jadi, ya bisa saja. tapi nantilah kalau sudah kelihatan progress-nya,” kata Presiden. Dikutip dari Antara.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
