Solopos.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut merespons terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo. PSI mendukung rencana tersebut, terutama perombakan bagi menteri yang berkinerja buruk.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai puncak HUT Ke-8 PSI di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya
Grace mengatakan perombakan kabinet sah-sah saja dilakukan Presiden Jokowi terhadap menteri yang memiliki kinerja buruk. Terlebih dengan ancaman resesi yang diprediksi pada 2023.
“Dengan ukuran-ukuran yang jelas, artinya kinerja memang buruk dan tahun ini katanya tahun resesi, tahun krisis maka kita buruh orang-orang yang punya kinerja yang bagus,” kata Grace.
Selain potensi terjadinya resesi, Grace menyebut periode kepemimpinan Presiden Jokowi pun hanya bersisa satu tahun lagi berakhir sehingga tak banyak opsi yang bisa diambilnya untuk menggenjot kinerja menteri yang memang dinilainya buruk.
“Waktu Presiden sudah tidak banyak lagi. Kalau saja ada menteri yang kinerja-nya buruk, rasanya memang buat apalagi kita tahan-tahan,” ujarnya.
Ibaratkan Start-Up
Grace lantas menganalogikan perusahaan start-up yang dinamis untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar.
“Apalagi perusahaan publik yang terbuka yang cepat kayak start-up, itu cepat banget pergantian pemainnya supaya kita bisa keep up dengan kebutuhan pasar,” ucapnya.
Terlebih, kata Grace, apabila ada menteri yang terseret dengan kasus korupsi sehingga dapat berimplikasi pada persepsi publik atas kabinet secara keseluruhan. Meski demikian ia menegaskan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
“Jadi yang kinerja buruk, apalagi yang terbukti mencuri yang bukan haknya rasanya untuk apa dipertahankan. Itu masyarakat juga akan kecewa, nanti dampaknya semua kabinet yang diprotes. Jadi kalau emang kinerja-nya buruk kenapa harus ditahan-tahan,” tuturnya.
Kabar perombakan kabinet pertama kali berembus pada akhir 2022 karena ada desakan dari politikus PDI Perjuangan. Perombakan terutama terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem setelah salah satu partai pendukung pemerintahan itu mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
