HUKUMAN MATI : Jika Jokowi Beri Grasi, Sadapan Wikileaks Benar?

Hukuman mati terus terus membuat Presiden Jokowi ditekan. Terakhir, muncul ancaman hasil penyadapan terhadap Jokowi akan diumbar.

Solopos.com, JAKARTA — Isu penundaan eksekusi mati terhadap duo Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, ramai diperguncingkan para netizen. Hal ini dikaitkan bakal dibocorkannya hasil penyadapan terhadap Jokowi yang berisi pembicaraan dengan sejumlah pihak terkait Pilpres 2014.

Promosi Perkuat Kapabilitas Digital, BRI Gandeng Tencent Cloud dan Hi Cloud Indonesia

Wikileaks yang mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia negara dan perusahaan kepada publik melalui situs webnya, dikabarkan memiliki hasil sadapan percakapan telepon Jokowi saat itu. Namun, kalangan anggota DPR tidak percaya dengan kabar Wikileaks menyimpan hasil penyadapan itu.

“Saya tidak percaya isu itu sebelum ada bukti. Jangan-jangan itu hanya usaha untuk menakut-nakuti Presiden Jokowi sehingga Jokowi memberi grasi kepada warga Australia yang akan dihukum mati,” kata Elnino Husein Mohi, anggota Komisi I DPR RI.

Namun, kata politisi Partai Gerindra itu, bila Presiden Jokowi memberikan grasi dan kedua warga negara Australia itu bebas dari hukuman mati, maka sadapan itu bisa jadi benar adanya. “Kalau Jokowi takut dengan ancaman itu lalu membatalkan hukuman mati, berarti bisa dicurigai bahwa ancaman Wikileaks itu benar,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan isu penyadapan yang dilakukan oleh Selandia Baru sebagimana yang diungkap oleh Wikileaks. “Kita harus mengkritik penyadapan ini. Itu langkah yang sebetulnya tidak boleh dilakukan negara yang bersahabat. Kita sangat sesali kalau benar,” kata Fadli Zon, Senin (9/3/2015).

Ia juga mempertanyakan motif Selandia Baru melakukan penyadapan. “Kita tidak tahu maksud apa di balik penyadapan itu. Namun bisa jadi info yang menarik kalau ada. Tapi kita harus pastikan benar ada atau tidak,” katanya.

Dia mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas. “Pemerintah seharusnya memprotes keras jika ada penyadapan. Karena pelanggran terhadap kedaulatan kita. Biasanya penyadapan bukan oleh negara-negara yang bersahabat, (penyadapan dilakukan) yang punya kepentingan dan mengganggap kita sebagai musuh”.

Selain itu, pemerintah harus segera meminta penjelasan terhadap Selandia baru. Dan Kementerian Luar Negeri harus segera menindaklanjuti informasi tersebut. “Kita belum tahu isinya, siapa saja yang disadap. Kita sekarang meraba-raba saja. Sekarang pemerintah diminta klarifikasi saja dulu. Nanti selanjutnya apakah protes, protes keras silakan,” tegasnya.