HARI NATAL 2014 : Presiden Jokowi Rayakan Natal di Papua

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo—atau biasa disapa Jokowi—akan melakukan kunjungan kerja ke tanah Papua saat perayaan Hari Natal 2014 meskipun ada penolakan dari berbagai lapisan masyarakat pasca penembakan di Paniai.

Ketua Panitia Perayaan Hari Natal 2014 Yohanna Yembise mengatakan situasi keamanan di Jayapura terkendali karena peristiwa penembakan jaraknya 1,5 jam menggunakan pesawat terbang dari lokasi acara. Penolakan warga terhadap kedatangan Jokowi pun jumlahnya tidak signifikan.

Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun

“Itu hanya sekelompok kecil orang saja, tidak ada orang yang bisa melarang Presiden kemana-mana, karena itu adalah jadwal Presiden,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut.

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan pengamanan presiden dilakukan oleh Pangdam. Sementara Polri bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat. “Kita sudah meyakinkan bahwa Presiden ke Papua disamping mengucapkan perayaan natal dan natal yang damai, juga akan menyerap aspirasi masyarakat. Papua agar bisa lebih baik,” ujar Kapolri.

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan ada tiga lokasi yang dikunjungi Presiden yakni Jayapura, Wamena dan Sorong. Instansi militer baik Polda dan Kodam telah siap melakukan pengamanan.

Usut Tuntas
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan tentang desakan agar presiden mengeluarkan statement agar ada pengusutan kasus Paniai sudah ditindaklanjuti oleh Istana Kepresidenan. “Instruksinya adalah pengusutan tuntas. Sudah ada tim gabungan yang dikoordinasikan Menkopolhukam. Sudah dua kali rapat di menko,” katanya.

Ada pula tim independen dari PGI dan tim independen dari Sinode Papua yang akan datang ke Jakarta untuk bertemu dengan pemerintah. Selain itu ada sukarelawan dari Papua yang sudah menjelaskan kejadian sebenarnya di sana.

“Jadi pada dasarnya pres memang meminta untuk dilakukan pengusutan tuntas. Presiden juga ingin mengeluarkan pernyataan publik, tanpa ada kejelasan tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan,” jelas Andi.