HARGA SEMBAKO: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Minta Turunkan Harga Sembako

Demo BBM (Foto Antara)

SAMARINDA- Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta pemerintah lebih fokus untuk menurunkan harga kebutuhan bahan pokok yang sudah naik terlebih dulu meski harga bahan bakar minyak (BBM) tidak jadi naik pada 1 April.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Pemerintah harus lebih peka atas nasib rakyat miskin. Seharusnya, pascabatalnya kenaikan harga BBM, pemerintah melakukan langkah serius guna menurunkan ulang harga-harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik,” kata Ketua Umum DPP IMM Ton Abdillah Has melalui surat elektronik yang diterima ANTARA, Jumat (6/4/2012).

IMM, ujar Ton Abdillah, tidak dapat membayangkan jika pada akhirnya pemerintah mengambil celah yang diberikan Undang-Undang APBN-P 2012 dengan menaikkan harga BBM beberapa bulan ke depan, sementara kenaikan harga barang akibat gonjang-ganjing kenaikan BBM sebulan belakangan ini tidak diatasi terlebih dahulu.

“Perlu kami tegaskan, massifnya penolakan rakyat atas rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu merupakan ekspresi `genuine`(murni atau asli,red) . Kerasnya penolakan mahasiswa di seantero nusantara adalah reaksi otentik tanpa campur tangan partai politik, apalagi partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah,” ujarnya.

DPP IMM, ujaqr Ton Abdillah Has, sangat menyayangkan sikap pemerintah dan partai politik pendukungnya yang malah mempertontonkan konflik politik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasib rakyat.

“Sungguh tidak patut jika kegagalan menaikkan harga BBM bukannya diikuti dengan upaya serius pemerintah merapikan dampaknya pada kehidupan rakyat, tapi malah mempertontonkan pertikaian di antara parpol pendukung pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, menurut DPP IMM, dampak langsung kepada rakyat sudah dirasakan lewat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang mendahului keputusan DPR dan pemerintah.

“Kondisi ini dirasakan langsung rakyat miskin yang mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli beras, minyak goreng, cabai dan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini sayangnya luput dari perhatian serius pemerintah yang lebih sibuk melakukan evaluasi kegagalan di sidang paripurna DPR,” kata Ton Abdillah Has.