Solo (Espos)--Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Badan Urusan Logisitik (Bulog) Sub Divisi Regional III Surakarta belum juga mengambil langkah dengan adanya kenaikan harga beras di pasaran yang sudah menembus hingga Rp 7.000 per kilogram.
Hasil pemantauan pergerakan harga beras tersebut lagi-lagi dinilai masih sangat wajar. Pemkot melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pun menyatakan, data-data terkait harga beras belum cukup kuat untuk mengajukan operasi pasar kepada Menteri Perdagangan RI (Mendagri).
Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan
“Permintaan operasi pasar memang pernah kami wacanakan. Tetapi, data-data itu kami nilai belum kuat untuk bisa mengajukan operasi pasar. Karena, saat ini posisi harga stabil tinggi. Stabil tinggi pada rata-rata Rp 7.000 per kilogram. Sehingga belum menyentuh batas toleransi kenaikan harga beras 25% dari tiga bulan lalu,” tutur Kasubid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Solo, Corina EP, saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Senin (8/2).
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre III Surakarta, Nono Sukrono kembali menyampaikan bahwa selain karena tertundanya masa panen padi, kenaikan juga terjadi karena adanya perubahan harga pokok pembelian (HPP) pemerintah. “Kami prediksi Maret nanti, saat panen raya harga beras bisa turun. Memang tidak bisa turun ke harga semula, karena ada perubahan HPP itu. Tapi paling tidak bisa turun pada kisaran 5% dari harga tinggi saat ini.”
haw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
