Harga BBM ini terkait pungutan dana ketahanan energi yang akan diterapkan pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan produk hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan dana ketahanan energi dari masyarakat.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan pemerintah akan memastikan dasar hukum untuk pemungutan dana ketahanan energi selesai sebelum 5 januari 2016. Pasalnya, pemerintah tidak ingin kebijakan itu justru menjadi polemik di masyarakat ke depannya.
“Sebelum 5 Januari 2016 persoalan hukumnya harus sudah tuntas. Kalau persoalan hukumnya belum tuntas dan belum kuat, sebaiknya pemerintah tidak membebani rakyat untuk hal-hal seperti itu,” katanya di Jakarta, Senin (28/12/2015).
Pramono menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan mengutamakan kepentingan rakyat dalam mengambil kebijakan yang terkait langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah akan membicarakan kembali persoalan landasan hukum untuk dana ketahanan energi dalam rapat kabinet terbatas terkait energi. Dari situ kemudian akan diputuskan langkah apa yang akan diambil pemerintah terkait persoalan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menegaskan dana ketahanan energi akan digunakan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Pasalnya, selama ini energi baru dan terbarukan tidak mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan di dalam negeri.
“Tidak ada keinginan sedikit pun dari pemerintah untuk menggunakan dana itu di luar keperluan ataupun kepentingan energi,” ujar dia.
Pemerintah, lanjut Pramono, harus merumuskan kebijakan jangka panjang dalam menjamin pasokan energi di dalam negeri. Apalagi energi fosil yang selama ini menjadi andalan Indonesia semakin menipis, dan cadangannya berada di laut lepas.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
