SOLOPOS.COM - Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto saat melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/3/2023). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri)
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md.
“Isunya demikian,” kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2/2024).
Jika kabar tersebut benar, dia menili Presiden RI sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.
Jika kabar tersebut benar, dia menili Presiden RI sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.
“Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam,” kata Sahroni.
Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024).
Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.
Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang telah mengundurkan diri.
Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.
Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.