Semarang– Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia Jawa Tengah mengeluhkan diskriminasi kesejahteraan yang dialami guru non pegawai negeri sipil guna meningkatkan profesionalisme dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Wakil Ketua Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia Jawa Tengah Ahmad Sholeh, saat beraudiensi dengan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi ini, di Semarang, Jumat, mengatakan, guru sebagai “agen perubahan” seharusnya mendapat perhatian dan jaminan kesejahteraan tanpa diskriminasi.
Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah
“Namun, kenyataan di lapangan membuktikan masih banyak perlakuan diskriminatif terhadap guru swasta yang berpenghasilan di bawah upah minimum,” katanya.
Dari fakta-fakta tersebut, kata dia, forum ini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah untuk mengawal dan memperjuangkan keputusan rapat kerja Komisi II, VIII, dan X Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menter Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional.
“Terkait dengan kesejahteraan guru, perlu melibatkan kepala daerah,” katanya.
Oleh karena itu, para guru meminta legislatif mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk membuat surat edaran ke kabupaten/kota agar memperhatikan kesejahteraan guru swasta.
Selain itu, para guru swasta ini juga mengharapkan dapat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, melalui fasilitasi legislatif.
Sementara itu, anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah M.Zen mendukung peningkatan kesejahteraan para guru, khususnya guru swasta.
Selain itu, ia juga mengharapkan Dinas Pendidikan provinsi ini agar mendata kembali para guru non pegawai negeri sipil yang ada di Jawa Tengah.
ant/isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
