SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta--Partai Golkar menolak kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Golkar akan menolak usulan tersebut jika diajukan Kemenkeu ke DPR.

“Ini bukan waktu yang tepat untuk kenaikan gaji Presiden, DPR, dan Lembaga Tinggi Negara lainnya,” ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, Sabtu (29/1).

Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks

Hal ini disampaikan Priyo menanggapi rencana Kemenkeu mengusulkan kenaikan gaji semua pejabat negara termasuk DPR.

Menurut Priyo seharusnya Kemenkeu memprioritaskan kenaikan gaji guru dan prajurit TNI. Kenaikan gaji DPR hanya akan memicu protes masyarakat. “Diprioritaskan saja kenaikan penghasilan rakyat bawah,” tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Bambang mengaku sudah gajinya sebagai anggota DPR sudah lebih dari cukup. “Gaji saya Rp 15 juta sudah cukup. Gaji ini sudah dibagi untuk tiga Dapil saya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Sekjen Kemenkeu, Mulia P Nasution, mengungkapkan adanya usulan kenaikan gaji pejabat negara hingga tingkat daerah. Selain itu lembaga legislatif DPR juga diusulkan mendapat kenaikan gaji.

Namun kenaikan untuk pejabat daerah itu tidak menular kepada legislatif di daerah. Anggota DPRD pun tidak mendapat kenaikan gaji seperti anggota DPR.

dtc/tiw

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya