Golkar interpelasi kasus Malaysia karena opini publik

Jakarta–Partai Golkar siap menggulirkan hak interpelasi terkait insiden perbatasan Indonesia-Malaysia. Pengguliran hak bertanya oleh partai pendukung pemerintah ini dinilai karena isu Malaysia sudah menjadi perhatian publik yang luas.

“Politisi di mana pun memiliki karakter yang sama, mengikuti opini publik yang berkembang. Jadi pragmatis sekali,” kata pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi, Selasa (31/8).

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

Burhanuddin menjelaskan, berdasar data LSI Maret lalu, ketidaksukaan publik Indonesia kepada Malaysia, yakni empat dari 10 orang. Dengan adanya insiden perbatasan 13 Agustus lalu, katanya, jumlahnya pasti meningkat.

“Nah ini yang dimanfaatkan Golkar, yakni isu yang membakar sentimen nasionalisme,” kata dia.

Oleh karenanya, kata Burhan, pemerintah harus cepat dan tanggap menindaklanjuti isu yang kian hari kian memanas ini. Jika tidak, isu ini akan terus berkembang dan akan merugikan pemerintah sendiri.

“Kalau tidak direspons cepat dan tepat bisa jadi amunisi politik,” kata dia.

Burhan mengingatkan, hendaknya interpelasi yang coba digulirkan tidak merugikan kepentingan nasional kedua negara.

Semalam di Makassar, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mengatakan, pemerintah tidak perlu takut diinterpelasi. Sebab, interpelasi untuk menjelaskan masalah sesungguhnya. PDI Perjuangan sebelumnya juga menggulirkan hak serupa.

dtc/rif