Vaksin palsu yang membuat geger masyarakat membuat pemerintah ingin merombak Badan Pengawasan Obat & Makanan (BPOM) dirombak.
Solopos.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan segera merombak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setelah terbongkarnya kasus vaksin palsu yang melibatkan sejumlah rumah sakit dan klinik. Kementerian Kesehatan juga didesak untuk melakukan perbaikan.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar restrukturisasi bisa dilakukan segera. Kepala Negara, lanjutnya, juga meminta agar perombakan tersebut dilakukan menyeluruh dan tidak parsial.
“Akan ditugaskan seseorang untuk melakukan pembenahan di BPOM. Dengan begitu, harapannya kasus vaksin yang seperti ini tidak terulang lagi. Nanti [seperti apa restrukturisasinya] akan diumumkan,” ujar Pramono Anung di kantornya, Jumat (15/7/2016).
Dia menuturkan kasus vaksin palsu ini membahayakan negara karena mengancam masa depan generasi selanjutnya. Untuk itu, pemerintah dan kepolisian melalui Bareskrim Polri harus mengusut tuntas dan mengambil tindakan tegas.
Saat ini, kata Seskab, yang paling penting adalah melakukan penanganan terhadap korban dan Istana telah meminta Kementerian Kesehatan untuk bertindak cepat. Namun, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan jika pejabat di lingkungan BPOM akan diseret ke pengadilan.
“Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, siapapun yang bersalah ya bersalah dan harus bertanggung jawab,” tuturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
