Solopos.com, BOYOLALI — Rekaman pidato Bupati Boyolali, Seno Samodro, saat resepsi Hari Lahir (Harlah) Korpri, 4 Desember 2013, di Pendapa Kabupaten Boyolali, menggambarkan ajakan “bancakan” APBD bersama para camat, kepala desa, dan PNS. Menanggapi isi pidato bupati itu, Direktur Pusat Kajian Pencerahan Politik (PKP2), Thontowi Jauhari, menilai inefisiensi Rp4,5 miliar dalam APBD 2014 sebagai mark up anggaran kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Selain mark up, Thontowi juga menilai program-program yang ditawarkan bupati itu dinilai sebagai skenario bancakan. “Saya meyayangkan, mestinya bupati menyampaikan beberapa hal terkait profesionalisme kerja para PNS dalam rangka melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, sambutan bupati kok malah ngajak hal-hal yang tidak benar. Dalam hal Pemilu, meski secara implisit bupati mengarahkan partai tertentu.”
Promosi Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% pada Kuartal I 2024
Dalam pidato tersebut, Thontowi menilai ada kata-kata yang tidak pantas disampaikan oleh Bupati. “Sebagai pemimpin, mestinya bertutur dengan baik, bukan dengan bahasa jalanan. Mestinya menjadi tauladan bagi masyarakat.” Pihaknya meminta DPRD agar memanggil Bupati, untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang disampaikan. “Saya melihat, ada proses pembusukan yang cukup akut dalam kepemimpinan Pak Seno.”
Pegiat Pattiro Solo, Alif Basuki, menilai pidato itu ada unsur mengajak PNS mendukung salah satu partai di pemilu nanti. “Kalau nggak mau dukung ya tidak akan dibantu. Nah ini ranahnya Panwas,” katanya.
Saat dimintai konfirmasi mengenai isi rekaman pidato saat Harlah Korpri, Bupati membenarkan telah mewacanakan program-program tersebut. “Bupati hanya meminta anggaran yang sudah digedok DPRD itu jangan dihabiskan. Itu kan inefisiensi Rp4,5 miliar, dan nantinya kami juga akan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apakah secara penganggaran program-program itu betul atau tidak?”
Kalaupun bisa dilaksanakan, lanjut dia, paling cepat 2015 karena harus bikin perda dulu. Disinggung soal isi pidato bupati saat harlah Korpri pekan lalu, menurut bupati itu tidak ada yang salah. “Nggak ada yang melarang kan? Soal pengelolaan tanah kas desa itu kan mau dibentuk perda. Di situ kan bupati hanya briefing, setengah menawarkan kepada camat dan kepala desa, kamu tertarik enggak?”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
