GEDUNG DPRD: Pemprov Tegaskan Lahan Gedung Baru tak Bermasalah

BANDUNG- Pemprov Jabar menegaskan lahan yang kini tengah dibangun gedung baru DPRD Jabar tidak bermasalah. Sebab gedung baru tidak berdiri di atas lahan yang selama ini menjadi sengketa.

“Kalau ada yang mengatakan tempat dibangunnya gedung DPRD yang baru adalah bagian tanah sengketa, Insya Allah tidak. Itu bukan lahan yang bermasalah,” kata Kabiro Hukum Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (8/3/2012).

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Untuk meyakinkan hal itu, pemprov juga sudah mengirim surat ke DPRD Jabar beberapa waktu lalu. “Isinya sama seperti yang saya sebut, menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan tanah sengketa,” ucapnya.

Menurutnya, pembangunan tidak akan dilakukan jika lahan yang digunakan bermasalah dari segi hukum. Bahkan, Pemkot Bandung juga tidak akan mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Kalau lahan yang digunakan itu merupakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) atau tanah bermasalah, Pemkot Bandung pasti tidak akan mengeluarkan IMB. Pemkot juga pastinya tahu status lahan di sana, makanya mengeluarkan IMB,” jelas Ruddy.

Ia pun menyebut beberapa dasar hukum yang dimiliki Pemprov Jabar yang menguatkan bukti kepemilikan lahan dan menyatakan lahan itu tidak bermasalah.

Beberapa landasan hukum itu di antaranya Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 tanggal 4 Oktober 1993, Surat Ukur tanggal 21 September 1993 luas 19.595 meter persegi.

Ia juga menyebut tanah tersebut tidak termasuk yang disengketakan dalam perkara Nomor 76/G/2006/PTUN-BDG (penggugat Eutik Suhanah, Wati dan Eti Erawati) yang sudah diputus MA dengan Putusan Nomor 35 PK/TUN/2009 tanggal 15 September 2009 yang membatalkan sembilan sertifikat sebelumnya.

Ruddy juga menyebut pembangunan gedung telah dilengkapi IMB Nomor 503.641.3/0185/BPPT tanggal 16 Januari 2012 tentang IMB yang ditandatangani Kepala BPPT Kota Bandung Dandan Riza Wardana.