Jakarta–Tingkat kehadiran anggota DPR yang makin menurun membuat prihatin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP). Untuk mengerem trend tersebut, FPPP mengusulkan pemotongan uang tunjangan (remunerasi) bagi yang suka membolos.
“Untuk memperbaiki tingkat kehadiran, F-PPP mengusulkan agar tingkat kehadiran anggota dewan dikaitkan langsung dengan remunerasi yang diterima,” ujar Ketua DPP PPP Romahurmuzi dalam rilisnya, Kamis (22/7).
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Menurut Romahurmuzi, para pembolos dianggap tidak kapok karena tidak menerima sanksi secara langsung. Bila sidang dianggap tidak penting, anggota dewan dengan mudah membolos tanpa takut terkena sanksi namun tetap memperoleh uang tunjangan.
“Sekarang ini, datang atau nggak sama saja terima renumerasinya. Oleh karena itu, terhadap rapat yang anggota tidak merasa terlalu berkepentingan, mereka cenderung tidak memberi perhatian atau malah tidak hadir karena tidak mengganggu renumerasi mereka,” imbuh politisi yang akrab dipanggil Romy itu.
Seperti diketahuui, dari hari ke hari jumlah peserta sidang makin menurun. Berbeda dengan periode sebelumnya yang sepi saat menjelang pemilu saja. Kali ini, kata Romy, baru 1 tahun sudah sepi membuat F PPP prihatin.
“Fenomena rendahnya kehadiran, biasanya terjadi setelah tahun ke-4 karena kesibukan menjelang pemilu. Namun sekarang belum genap 1 tahun sudah sangat menurun kinerjanya,” keluh Romy.
dtc/rif
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
