Jakarta–FPDIP menegaskan sikapnya untuk menolak usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. FPDIP meminta agar anggota dewan mengunakan dana reses untuk memenuhi kebutuhan konstituennya.
“Kami menegaskan bahwa Fraksi PDIP menolak dana aspirasi yang disebutkan Rp 15 miliar per dapil. Kita ingin mekanismenya berjalan baik sehingga usulan aspirasi daerah ini bisa diperjuangkan,” tutur Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (7/5).
Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran
Menurut Sekjen PDIP ini, banyak cara untuk memenuhi dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Tidak harus dengan cara meminta anggaran langsung ke APBN sebagaimana dana aspirasi.
“Anggota DPR ada uang resesnya kok. Kami dapat uang reses Rp 40 juta. Jawa timur itu uang resesnya sampai Rp 100 juta,” imbuh Tjahjo.
Namun demikian, FPDIP menghargai aspirasi partai lain yang menginginkan dana aspirasi Rp 15 miliar itu bisa terealisasi. “Soal itu muncul dari fraksi lain kami hargai. Tapi yang jelas kita menolak memberikan uang ke rakyat,” imbuhnya.
Tjahjo juga menyayangkan sikap DPR yang cenderung terlihat bernafsu membahas anggaran dana aspirasi. Bahkan terkesan melalaikan tugas pokoknya membahas UU dan melakukan kontrol kepada pemerintah.
“Sekarang DPR seperti kejar target, tiap hari membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga. Itu kan urusan pemerintah. Tapi tugas DPR sebagai legislatif terbengkelai,” jelasnya.
dtc/isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
