Solopos.com, JAKARTA–Menteri BUMN Erick Thohir menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap masalah pada dana pensiun di perusahaan BUMN.
Erick tidak hanya ingin fokus pada Jiwasraya, Asabri, dan Taspen, tetapi juga akan memperbaiki dana pensiun di masing-masing BUMN yang terindikasi bermasalah.
Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital
“Pekan depan saya bersama Ketua KPK akan bertemu dengan seluruh BUMN untuk bicara hati-hati, karena kita akan investigasi audit,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/1/2023).
Dia mengungkapkan hanya sekitar 35% dana pensiun BUMN dalam kondisi sehat, sedangkan 65% lainnya terindikasi bermasalah.
“Saya mau bersih-bersih. Jangan kita hanya fokus pada Asabri dan Jiwasraya, sementara yang dana pensiun di masing-masing BUMN lupa,” kata Erick.
Sebelumnya, Erick Thohir menyebutkan sekitar 65% dana pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus untuk segera diperbaiki agar tidak memburuk sebagaimana kasus Asabri dan Jiwasraya.
Pihaknya telah melakukan benchmarking dengan Singapura dan Kanada agar bisa menyelesaikan perbaikan dana pensiun di BUMN.
Kementerian BUMN berencana mentransformasi pengelolaan dana pensiun BUMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada 2023.
Erick mengaku ingin dana pensiun BUMN bisa dikelola secara profesional. Saat ini dana pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN. Dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.
Erick mengaku telah berupaya memulai langkah konsolidasi dengan memanggil seluruh direksi BUMN soal temuan-temuan di lapangan.
Ia memastikan akan menindak keras jika ada indikasi penyelewengan seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
