Ekonomi Indonesia dinilai Parmusi butuh program untuk sektor riil. Parmusi juga menyebut pemerintahan SBY meninggalkan ketimpangan.
Solopos.com, JAKARTA — Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) mendorong peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk menggerakkan ekonomi desa-desa di Tanah Air. Di depan Presiden Jokowi hari ini, mereka menyampaikan kondisi sosial, termasuk penilaian terhadap hasil pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Promosi Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% pada Kuartal I 2024
Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia Usamah Hisyam mengatakan dalam satu tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggulirkan program yang menggerakan sektor riil di daerah. Salah satunya melalui program kredit usaha rakyat (KUR) yang nilainya pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp100 triliun.
“Pemerintah harus alokasikan dana lebih besar untuk memberdayakan UMKM. Ini akan signifikan dalam menggerakkan ekonomi rakyat miskin,” tuturnya di Kantor Presiden, Kamis (17/12/2015).
Menurutnya, 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan ketimpangan ekonomi di level nasional, di mana masyarakat kaya menjadi semakin kaya, dan masyarakat miskin menjadi semakin miskin. “Ekonomi desa bisa digerakkan dengan UMKM. Permusi akan meluncurkan pilot project untuk mensupervisi sekian ribu desa untuk dijadikan desa emas dengan mendorong BMT dan koperasi,” ujar Usamah.
Berdasarkan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT merupakan salah satu LKM yang wajib memperoleh izin usaha dari otoritas. Izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM wajib dikantongi paling lambat 8 Januari 2016.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
