EKONOMI INDONESIA : Ketimpangan di Indonesia Tinggi, Ini Analisis Bank Dunia

Ekonomi Indonesia masih diwarnai tingginya ketimpangan di antara penduduk Indonesia. Bank Dunia memberikan rekomendasi.

Solopos.com, JAKARTA — World Bank atau Bank Dunia menjelaskan persoalan ketimpangan antara orang miskin dan orang kaya (gini ratio) Indonesia di hadapan seluruh gubernur dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan Bank Dunia memaparkan beberapa rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ketimpangan. Rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengubah pola pelatihan untuk memperkuat tenaga kerja di sektor formal.

“Masalah pertama adalah kesempatan kerja, karena ada sektor formal dan informal. Rekomendasinya bagaimana memperkuat tenaga kerja untuk masuk ke sektor formal dengan vara mengubah beberapa pola pendidikan, serta pelatihan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Sofyan Djalil menuturkan ke depannya, pelatihan, dan pendidikan tenaga kerja akan diarahkan dan difokuskan untuk profesional. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Menurutnya, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga harus dilakukan dengan mempermudah akses permodalan. Selain itu, negara juga tidak boleh lagi bergantung kepada sektor komoditas dan harus mulai melakukan pergeseran ke sektor industri.

“Sebenarnya yang direkomendasikan Bank Dunia sudah pemerintah lakukan, karena kami menyadari tidak lagi mengikuti pola pembangunan yang seperti sebelumnya,” ujarnya.

Sofyan juga menjelaskan pentingnya peningkatan penerimaan pajak, agar negara dapat memiliki keleluasaan dalam pendanaan berbagai program untuk menekan gini ratio. Peningkatan penerimaan pajak tersebut harus dilakukan dengan cara memperluas basis pajak, agar tidak membebani masyarakat.

“Kalau penerimaan pajak dapat ditingkatkan seperti negara tetangga yang mencapai 16% dari PDB, maka akan lebih banyak dana untuk membantu program penyelesaian ketimpangan,” ucapnya.

Pemerintah mengundang World Bank atau Bank Dunia untuk menjelaskan ketimpangan ekonomi yang ada di dalam negeri dibandingkan dengan negara lain. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah ingin pihak ketiga memberikan pandangan mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal itu menjadi alasan utama pemerintah mengundang Bank Dunia untuk menjelaskan kondisi ketimpangan ekonomi di dalam negeri.

“Sebenarnya ada BPS [Badan Pusat Statistik] dan sebagainya. Namun, kalau pihak ketiga menjelaskan akan lebih kepada sisi perbandingan pengalaman Indonesia dengan Malaysia, India, dan Tiongkok,” katanya.

Wapres menuturkan pemerintah juga ingin mengetahui cara mengatasi ketimpangan ekonomi di negara lain melalui laporan Bank Dunia. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi.

Menurutnya, Bank Dunia juga dapat menjelaskan penyebab meningkatnya ketimpangan meskipun perekonomian nasional terus tumbuh. Padahal, umumnya ketimpangan terjadi saat pertumbuhan ekonomi suatu negara sedang di level sangat rendah.