EKONOMI DUNIA : Bank Dunia: Setiap Negara Kini Cemaskan Ketimpangan Sosial di Masyarakat

Solopos.com, JAKARTA – Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyatakan setiap negara di dunia pada saat ini mencemaskan tingkat ketimpangan yang terjadi sehingga pembagian kesejahteraan dalam bentuk yang lebih merata dan inklusif adalah sangat penting.

“Setiap negara yang saya kunjungi mencemaskan tentang ketimpangan,” kata Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI

Menurut dia, di Grup Bank Dunia untuk kali pertama dalam sejarah kelompok lembaga keuangan multilateral itu mengukur tingkat ketimpangan setiap tahun.

Dengan demikian, lanjutnya, Bank Dunia mengamati perkembangan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen warga lapisan terbawah dan membandingkannya dengan pertumbuhan pendapatan populasi lainnya.

Ia juga mengutarakan harapannya agar setiap negara dapat menemukan cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang membawa kaum miskin dan marjinal ke dalam perekonomian.

“Temukan cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan berkualitas tinggi; pekerjaan yang membawa orang-orang dari sektor informal ke dalam sektor formal,” kata Jim Yong Kim.

Sebelumnya, Koordinator PBB di Indonesia Douglas Broderick berpendapat bahwa tantangan utama bagi pemerintah Indonesia yang akan datang adalah mencari cara untuk menanggulangi ketimpangan atau kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

“Saya pikir tantangan terbesar saat ini [untuk pemerintah baru Indonesia] adalah ketimpangan sosial. Gini index [indeks pengukur tingkat ketimpangan] Indonesia meningkat dari 0,31 menjadi 0,41. Hal ini akan menjadi tantangan yang sangat besar,” kata Douglas Broderick seusai menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (20/10/2014).

Namun, Broderick juga mengatakan tantangan dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial itu bisa dihadapi bila semua pihak bekerja sama, baik pemerintah maupun masyarakat.