Efek Kunjungan Hollande, Gelar Akademik Indonesia akan Diakui di Prancis

Kunjungan Presiden Hollande menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya gelar akademik Indonesia diakui di Prancis dan sebaliknya.

Solopos.com, JAKARTA — Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Francois Hollande ke Indonesia tak hanya bersejarah karena merupakan kunjungan pertama setelah 30 tahun. Kunjungan itu juga berarti penting bagi kerja sama pengembangan riset dan teknologi.

Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun

Dalam kunjungannya tersebut, Hollande bertemu Presiden Jokowi untuk membahas rencana peningkatan kerja sama di bidang kemaritiman, infrastruktur, energi, ekonomi kreatif serta iptek dan pendidikan tinggi. Sejumlah nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MOU) telah ditandatangani di bidang pembangunan berkelanjutan, riset teknologi, pendidikan tinggi, pertahanan, kelautan perikanan, dan pariwisata.

Salah satu naskah kerja sama yang ditandatangani pemerintah kedua negara adalah perjanjian kerja sama iptek dan inovasi. Perjanjian tersebut merupakan pembaruan dari perjanjian serupa yang ditandatangani pada 1979.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan bahwa kerja sama Indonesia dan Prancis ini memiliki nilai strategis bagi kedua negara. “Penandatanganan Perjanjian ini merupakan momentum kebangkitan kerja sama iptek, inovasi dan pendidikan tinggi antara kedua negara,” ujar Menristekdikti dalam keterangan tertulis, Rabu (29/3/2017).

Dalam perjanjian tersebut, pemerintah kedua negara sepakat untuk mengimplementasikan beberapa bentuk kerja sama. Di antaranya program penelitian dan inovasi ilmiah bersama; pertukaran informasi penelitian dan pengembangan inovatif; model inovasi dan berbagi praktik di bidang kepentingan umum. Kerja sama pendidikan tinggi akan tertuang dalam kemitraan publik-swasta-akademik, studi dan perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut, pengakuan bersama tentang gelar akademik dan diploma, dan pertukaran informasi tentang sistem pendidikan.

Menristekdikti menjelaskan MOU tersebut ditandatangani oleh dirinya dan Menteri Muda Bidang Industri Digitalisasi dan Inovasi Perancis, Christophe Sirugue. Perjanjian tersebut akan menjadi payung hukum bagi beberapa kesepakatan kerja sama lain dalam bidang iptek-dikti yang juga ditandatangani Presiden Prancis.

Kesepakatan tersebut antara lain pengaturan tentang Kemitraan Hubert Curien Perancis-lndonesia “Nusantara”; kerja sama bidang riset dan inovasi Kemenristekdikti-Cosmetic Valley; perjanjian kerangka kerja sama BPPT-INSA; serta perjanjian Kernenristekdikti dan Universitas Montpellier tentang program peningkatan kapasitas.