Solopos.com, SEMARANG – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memandang perlu segera mengevaluasi sistem dan strategi kependudukan nasional agar datanya mendukung program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Mendagri melalui pesan singkatnya, Senin (17/11/2014), menginstruksikan jajarannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembenahan seluruh sistem yang ada dengan target penyelesaian hingga Januari 2015.
Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran
Mendagri juga menyinggung soal kesiapan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP sebagai acuan jati diri penduduk Indonesia yang terintegrasi dengan instansi lain.
Selain itu, lanjut Tjahjo Kumolo, penguasaan sistem teknologi yang aman dan independen serta utilisasi e-KTP untuk kartu pendukung, seperti KIP, KIS, dan KKS.
Mendagri meminta perhatian khusus kepada seluruh jajaran Kemendagri terkait dengan pemanfaatan perangkat yang ada; investasi perangkat dan ketersediaan anggaran serta perawatan sistem; perbaikan prosedur pelayanan yang terkait dengan standardisasi evaluasi prosedur; dan perbaikan alur proses administrasi kependudukan.
“Dampak perbaikan yang ingin kita capai adalah bentuk KTP-el [e-KTP] dengan nomor induk kependudukan [NIK] sebagai single identity number [SIN] yang valid dan dapat diterima oleh semua pihak,” kata Tjahjo.
Kendati demikian, Mendagri berharap pelayanan kepada masyarakat yang tiap harinya mencapai 15.000 orang harus tetap berjalan. Dalam arti, didata dan dicatat dahulu atau diberi surat keterangan sementara.
“Setelah sistem clear dan clean, baru diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan jaminan KTP-el dari negara yang bertanggung jawab kepada warga negaranya,” kata Mendagri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
