DPR sayangkan pencabutan peringatan tsunami BMKG yang terlalu cepat

Jakarta–BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami usai gempa 7,2 SR di Mentawai, Sumatera Barat. Namun tak lama peringatan itu dicabut. Kenyataannya, tsunami benar-benar terjadi dan merenggut puluhan jiwa. DPR pun menyayangkan hal ini.

“Sangat disayangkan kalau betul BMKG seperti itu,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10).

Promosi BRI & E9pay Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Finansial bagi PMI di Korsel

Menurut politisi Golkar ini, Mentawai adalah daerah yang memang rawan gempa. Sehingga pantauan BMKG seharusnya bisa mendeteksi hingga ke pulau tersebut.

“Kita semua tahu kalau Mentawai menjadi daerah yang harus dipantau. Pokoknya memprihatinkan,” tegasnya.

Secara institusi, Priyo juga mengucapkan keprihatinan terhadap musibah yang terjadi. Dia berharap agar pemerintah menggunakan segala upaya untuk membantu korban di sana.

“Dan saya meminta pemerintah menggunakan alat-alatnya untuk segera menggunakan bantuan sepenuhnya. Karena kita semua sedih terhadap bencana silih berganti di belahan bumi,” urainya.

Gempa 7,2 SR terjadi pada Senin (25/10) malam. Gempa susulan kemudian terjadi 16 kali hingga Selasa dini hari. Tsunami menimpa 10 desa.

Ratusan warga kini juga berada di pengungsian. Mereka khawatir akan bencana susulan.

Rincian pengungsi adalah di Kecamatan Sikakap, Desa Sikakap, ada 150 KK, Desa Muara Taikako 100 KK, Kecamatan Pagai Utara, Desan Silabu ada 150 KK, Kecamatan Pagai Selatan, Desa Malakopak ada 25 KK, Desa Sinakok 50 KK, Desa Malako 45 KK, Kecamatan Sipora, Desa Bosowa 125 KK.

Data terakhir menyebutkan, korban tewas sebanyak 31 orang. Sementara 190 orang lainnya dilaporkan hilang.

dtc/tya