DPR: Pemerintah belum ajukan calon gubernur BI

Jakarta–Ketua DPR RI, Agung Laksono mengemukakan, pemerintah belum mengajukan ke DPR nama-nama yang akan diusulkan menjadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI).

“Sampai hari ini, saya belum menerima surat usulan dari pemerintah,” kata Agung Laksono kepada pers di Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan Jakarta, Kamis (13/8).

Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik

Agung sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah mengenai calon yang akan diajukan sebagai Gubernur BI ke DPR. Namun diharapkan surat pengajuan segera diterima DPR.

“Diharapkan segera kami terima untuk selanjutnya dibahas,” kata Agung.

Agung juga berharap, proses pengisian jabatan Gubernur Bi dapat dituntaskan oleh DPR Ri pada masa bakti saat ini yang akan berakhir 1 Oktober 2009.

“Kita harapkan sudah dapat dituntaskan sebelum masa bakti DPR saat ini berakhir,” kata Agung.

Pengajuan calon gubernur BI ke DPR dilakukan oleh presiden. Selanjutnya DPR melakukan uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) untuk menentukan calon yang dinilai paling tepat memimpin BI.

DPR pernah menolak usulan calon Gubernur BI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden kemudian mengajukan nama Boediono dan disetujui DPR.

Jabatan Gubernur BI hingga kini kosong setelah Gubernur BI sebelumnya, Boediono, mengundurkan diri pada pertengahan Mei 2009 karena mencalonkan diri sebagai wapres untuk mendampingi Capres Susilo Bambang Yudhoyono.

Dua nama mulai disebut-sebut di media massa sebagai kandidat Gubernur BI, yaitu Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono dan Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution.

Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior BI yang baru menggantikan Miranda Goeltom dilantik di Mahkamah Agung (MA) pada Senin (27/7).

Sebelumnya, Darmin menjabat Dirjen Pajak Departemen Keuangan (Depkeu). Figur internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Muhammad Tjiptardjo kemudian menggantikan Darmin Nasution sebagai Dirjen Pajak yang baru.

ant/fid