Jakarta (Espos) – DPR mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) kembali memerluas wilayah penghitungan inflasi hingga desa-desa karena selama ini bias kota. Selain itu, BPS diharapkan bisa menjadi semacam indeks harga konsumen (IHK) untuk kelompok miskin.
Menurut Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR Kemal Stamboel, penghitungan inflasi di Indonesia masih bias kota, karena memang basis surveinya di 66 kota. Namun, upaya BPS menyajikan angka inflasi pedesaan yang sudah dilakukan sangat bermanfaat untuk melihat realitas inflasi di desa-desa.
Promosi Dirut BRI dan CEO Microsoft Bahas Akselerasi Inklusi Keuangan di Indonesia
“Saya kira rencana itu bagus ya, semakin luas coverage-nya maka hasilnya diharapkan lebih akurat menggambarkan kondisi di lapangan,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (19/2).
Seperti diketahui, basis penghitungan inflasi adalah survey biaya hidup (SBH) BPS yang dihitung tahun 2007. SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali. Dalam survey 2007 di 66 kota IHK, ditemukan 61 komoditas harga yang bergejolak dengan bobot 16%; 21 komoditas harga administered dengan bobot 18%; dan 692 komoditas dengan bobot 66%. Berikutnya, monitoring harga komoditas ini dilakukan di 153 pasar tradisional, 98 pasar modern, dan 135.336 outlet luar pasar.
Untuk memperbaiki kualitas perhitungan, BPS berencana menambah 16 kota dalam survei untuk menentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) di seluruh Indonesia tahun depan. Dengan penambahan kota ini, penghitungan inflasi nasional diharapkan semakin akurat.
Dengan demikian di SBH periode 2012-2017, BPS akan melakukan hitungan inflasi di 82 kota. Sebelumnya pada SBH Periode 2007-2012 ini, BPS mengukur inflasi dari survei 66 kota di seluruh Indonesia.
dtc/try
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
