DPR akan fasilitasi pertemuan guru honorer dan Kementerian PAN

Solo (Espos)–Komisi II DPR RI akan memfasilitasi forum pertemuan antara DPP Persatuan Honorer Sekolah Negeri (PHSN) dengan beberapa kementerian negara pada akhir Juli ini. Hal itu menyusul rencana mogok massal dari guru honorer jika tidak dipenuhi tuntutannya.

Hal itu diungkapkan Ketua I DPP PHSN, Eko Warsono Adi saat dihubungi Espos via telepon, Kamis (23/7). Dalam kesempatan itu, Eko Warsono mengatakan, rencana pengadaan forum itu merupakan hasil konsultasi dengan Komisi II DPR RI dengan perwakilan dari PHSN pada Selasa (21/9) di ruang Sekretariat Komisi II DPR RI.

Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun

Pihak PHSN diwakili oleh lima orang dari Provinsi Jawa Tengah dan dua orang dari Riau dan Lampung.

Menurut Eko Warsono, setidaknya ada dua tuntutan yang disampaikan kepada Komisi II saat itu. Dua tuntutan itu adalah usulan peniadaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum atau jika tetap dibuka, prosentase daya tampungnya harus memenuhi 70% untuk guru honorer dan 30% dari umum.
Tuntutan lain yaitu desakan kepada presiden untuk mengesahkan dengan menandatangani Rancangan Peraturan Perundan-undangan (RPP) Honorer.

“Total guru honorer nasional berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Kami sudah mempertimbangkan dengan matang aksi mogok massal ini dengan segala konsekuensi yang ada,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidik dan Kependidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Drs Rakhmat Sutomo MPd berharap jangan sampai aksi mogok massal terjadi di kalangan guru honorer.

m82