SOLOPOS.COM - Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Solo, Wandowo. (Eni Widiastuti)

Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Solo, Wandowo. (Eni Widiastuti)

Solo (Solopos.com)–Kepala Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Wandowo, mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk mengubah kalender pendidikan 2011/2012.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Hal ini terutama terkait jadwal pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket (UNPP) 2012. Ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/8/2011), ia mengungkapkan tahun ini UNPP dilaksanakan jauh hari setelah pengumuman Ujian Nasional (UN). Akibatnya pengumuman hasil UNPP lebih lama lagi. “Sehingga siswa yang lulus UNPP tetap tidak bisa mendaftar di sekolah ataupun perguruan tinggi negeri,” ujarnya.

Hal itu, katanya, karena pengumuman UNPP dilaksanakan setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Kebijakan ini menurut saya tidak adil dan cenderung diskriminatif,” ujarnya.

Padahal sebenarnya, kata Wandowo, jika UNPP segera digelar setelah pengumuman UN, lalu pengumuman hasil UNPP segera diberitahukan, peserta UNPP tetap bisa mendaftar PPDB di sekolah negeri ataupun mengikuti SNMPTN. “Mereka juga berhak sekolah di sekolah negeri tanpa harus menunggu satu tahun. Jadi harus diusahakan kalender pendidikan yang bisa mengakomodasi hak siswa yang awalnya belum lulus UN,” jelasnya.

Tahun sebelumnya, kata Wandowo, UNPP digelar satu pekan setelah pengumuman kelulusan UN. Sehingga pengumuman hasil UNPP bisa lebih awal dan siswa yang dinyatakan lulus UNPP, masih bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri.

Sementara itu Kepala Disdikpora Solo, Rakhmat Sutomo, mengungkapkan wacana perubahan kalender pendidikan sehingga bisa mengakomodasi hak siswa yang tidak lulus UN, telah disampaikan dalam rapat koordinasi nasional dan rapat koordinasi provinsi. Namun hingga kini belum ada kebijakan selanjutnya.

(ewt)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya