Solopos.com, MAKASSAR — Satgas Pangan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penyelidikan penyalahgunaan minyak goreng oleh produsen PT Smart yang mengakibatkan naiknya harga dan langkanya stok minyak goreng.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana, di Makassar, Senin, mengatakan temuan penyalahgunaan ini setelah adanya pengembangan kasus dari Satgas Pangan Bareskrim Polri.
Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran
“Ini adalah lanjutan dari penyelidikan kelangkaan minyak goreng di Indonesia oleh Satgas Pangan Polri, dan kami di Sulsel pun menemukan adanya indikasi penyalahgunaan itu,” ujarnya.
Kombes Komang Suartana menjelaskan, bentuk penyalahgunaan yakni alokasi domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) serta RBP Palm Oil.
Baca Juga: Dugaan Penimbunan dan Penyelewengan Minyak Goreng di Sejumlah Wilayah
Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Olein ialah produk hasil rafinasi dan fraksinasi crude palm oil (CPO) yang digunakan sebagai minyak goreng.
Ia mengatakan, dari hasil penyelidikan ditemukan minyak goreng yang tidak tepat sasaran, yaitu minyak goreng milik produsen PT Smart yang dikirim dari Kabupaten Tanjung, Kalimantan Selatan ke Kota Makassar sebanyak 1.850 ton.
Dari hasil temuan tersebut 61,18 ton di antaranya didistribusikan ke pabrik industri yang seharusnya minyak goreng tersebut untuk konsumen rumah tangga atau masyarakat umum.
Perusahaan yang mendapatkan jatah dari penjualan minyak goreng oleh produsen yakni PT Malindo Feedmil Tbk, CV Duta Abadi, dan CV Evandaru Ind.
Baca Juga: KPPU Usut Indikasi Kartel dalam Kelangkaan Minyak Goreng
“Bentuk penyalahgunaannya minyak goreng yang harusnya untuk masyarakat umum justru dialihkan ke industri, dan ini juga yang membuat minyak goreng langka dan mahal,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Kombes Pol Komang menerangkan, dasar dari penyelidikan berdasarkan laporan informasi Nomor L156/XI/RES/ 2.1/2021/Ditipideksus tanggal 2 November 2021, surat perintah tugas nomor: SP.Gas/396/VRES2.1/2022/Ditipideksus, tanggal 14 Januari 2022 dan surat perintah penyelidikan nomor Sp. Lidik/395/RES.2.1/2022/Dittipideksus, tanggal 14 Januari 2022.
Baca Juga: Operasi Pasar Minyak Goreng Curah Murah di Semarang Diserbu Pedagang
Adapun pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 8a Pemendag No. 8 Tahun 2022 jo Pemendag No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pemendag No. 19 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor.
Sanksinya berupa larangan atau pencabutan izin ekspor, dan Pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 133 Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 tentang Pangan serta Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang KPPU.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
