Desakan reshuffle kabinet menguat

Jakarta--Wacana reshuffle kabinet terus bergulir. Partai Gerindra meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengamputasi sejumlah menterinya. Mengingat selama hampir 100 hari masa kerjanya belum ada yang menghasilkan sesuatu yang berarti.

“Presiden harus bisa mengamputasi beberapa menterinya jika ingin lima tahun ke depan berjalan lancar,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun

Di mata Gerindra, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. SBY pun pasti tahu siapa saja menteri yang layak diamputasi.

“Saya sendiri tidak melihat ada menteri yang berhasil. Pasti presiden tahu di mana-di mana pos menteri yang terlalu banyak masalah,” kata anggota Komisi III DPR ini menambahkan.

Dalam 100 hari kepemimpinan SBY, Muzani melihat justru banyak terjadi masalah serius seperti kasus cicak vs buaya serta kasus Bak Century. “Hal ini menjadi beban berat bagi pemerintah. Ini sebagai akibat pembangunan lima tahun lalu yang tidak tuntas,” imbuhnya.

“100 Hari waktu yang cukup untuk mengukur kapasitas seseorang. Apakah tepat atau tidak duduk di situ,” kata Muzani.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mau berkomentar soal isu reshuffle kabinet yang mulai bergulir menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY. Sikap PKB baru akan disampaikan setelah Presiden SBY memberikan evaluasinya.

“Yang penting kita dengar dulu evaluasi dari Pak SBY seperti apa, karena yang memberi target kan Pak SBY,” kata Sekjen DPP PKB Lukman Edy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (12/1).

Menurut Ketua FPKB MPR ini, persoalan reshuffle murni menjadi hak dan kewenangan presiden. Karena itu, semua pihak hanya bisa menilai tanpa bisa melakukan intervensi apalagi memaksa hak prerogatif presiden tersebut.

“Kita ingin melihat apa kerja para menteri bisa memenuhi atau tidak menurut Pak SBY. Setelah itu, baru kita bisa komentar. Kalau komentar dulu, terus menurut saya memenuhi, tetapi menurut Pak SBY tidak, bagaimana?” kata Lukman balik bertanya.

Terkait wacana perlunya dilakukan evaluasi atas efektivitas koalisi, Lukman mendukung upaya tersebut. Namun evaluasi harus dilakukan secara fair dan transparan agar publik bisa melihat dan ikut mengawal.

“Itu (evaluasi) sudah ada secara periodik di kontrak politik. Jadi kalau saya setuju dan sangat diperlukan,” tegas mantan menteri PDT ini.

dtc/isw