News
Kamis, 7 September 2023 - 21:06 WIB

Denny JA: Mayoritas Responden Tak Suka Presiden jadi Petugas Partai

Abu Nadzib  /  Newswire  /  Abu Nadzib  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Denny JA saat memberikan sambutan pada kegiatan Parade Puisi yang digelar di Pavillion Selatan, Tebet Eco Park, Jakarta, Minggu (12/3/2023). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Solopos.com, JAKARTA — Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali mengatakan berdasarkan data dari lembaga survei miliknya, mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.

Sebesar 71,6 persen responden menyatakan tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.

Advertisement

Responden yang setuju presiden sebagai petugas partai hanya 16,8 persen.

“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Advertisement

“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Ia menjelaskan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023, hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.

“Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan ‘Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai’,” kata dia seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Advertisement

“Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi’,” kata Denny.

Dia mengatakan tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.

Meskipun presiden diusulkan oleh partai tapi semua kebijakannya tidak harus disetujui dulu oleh partainya.

Advertisement

Menurutnya, batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya.

Menurutnya, menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.

Dia menyebut dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.

Advertisement

“John F Kennedy pernah menyatakan ‘Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti’,” kata dia.

Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.

“Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita,” tegas Denny.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif