DEBAT PILKADA JAKARTA : Politikus Ingin Sandera RAPBD? Anies Ingin Rangkul DPRD

Anies Baswedan mengaku akan merangkul DPRD dengan hormat untuk mengatasi alotnya pembahasan RAPBD yang diwarnai aksi oknum tertentu.

Solopos.com, JAKARTA — Debat Pilkada DKI Jakarta sesi pertama, Rabu (12/4/2017) malam, dibuka dengan pertanyaan soal negosiasi RAPBD antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD. Hal ini mengingatkan pengalaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI saat terlibat perdebatan alot soal RAPBD pada 2015 lalu.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Moderator Ira Koesno menanyakan sikap para calon gubernur/wakil gubernur apabila menghadapi situasi itu. Di satu sisi harus menyelamatkan uang negara dari oknum yang hendak meminta kompensasi proyek, namun APBD tidak tersandera.

“Bagi kami sebetulnya tidak susah karena kami mengalami sendiri pada 2015. Yang paling penting bagaimana kita mebuat transparansi, usulan masyarakat masuk di smart city, siapa yang usul untuk apa, sampai kecamatan bisa dilihat,” kata Ahok.

Namun Ahok menilai banyak anggota dewan yang sebenarnya baik, dan hanya sebagian oknum saja yang bermain meminta kompensasi. Yang paling penting, kata Ahok, APBD tidak perlu terlalu banyak uang, tapi bisa dirasakan masyarakat.

“Dulu APBD DKI habiskan banyak uang, tapi masyarakat tak bisa merasakan, berobat hanya diganti 10-20%. Dengan penghematan, bantuan untuk uang anak sekolah bisa kita tingkatkan, ini semua karena penghematan yang kami lakukan,” kata Ahok.

Sementara itu, Anies Baswedan menyebut alotnya pembahasan APBD 2015 di DPRD Jakarta bukan hanya karena ada oknum yang ingin meminta kompensasi proyek. Menurutnya, yang penting gubernur harus bisa merangkul DPRD.

“Sebagai gubernur yang berinteraksi dengan DPRD, maka Jakarta bukan satu-satunya gubernur yang mengalami itu. Ada puluhan gubernur dan bupati. Prinsip utamanya cuma satu, lihat RPJMD. Lalu lihat aspirasi warga terkait periode itu,” kata Anies.

Menurutnya, pembahasan RAPBD dengan DPRD harus dilakukan dengan saling menghormati. “Proses penyusunan dengan transparansi, saling menghormati, dan negosiasi yang baik. Konten apbd kita harus bisa menunjukkan di mana letak kepentingan warga.

“Ini bukan hanya perdebatan soal DPRD, yang penting kita bisa merangkul. Kami akan datangi DPRD dengan hormat, laporkan pada publik, tanpa merendahkan siapapun,” katanya.