DAHLAN ISKAN VS DPR: Ada 10 Pihak yang Biasa Intervensi BUMN

Dahlan Iskan (JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat)

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI

Hal itu disampaikan melalui kicauannya di akun Twitter @saididu pada Sabtu, (27/10/2012). Menurut Said, dirinya mengapresiasi Menteri Negara BUMN saat ini, Dahlan Iskan, yang sedang berperang melawan intervensi ke BUMN.
“Langkah Pak @iskan_dahlan utk protek BUMN dr DPR, sangat bagus,” kata Said dalam kicauannya. “Direksi BUMN segan pada DPR, tapi takut pd pihak yg bisa pengaruhi posisinya – pihak itulah yg sangat rawan lakukan intervensi.”
Dia mengatakan terdapat sedikitnya sembilan pihak yang melakukan intervensi terhadap BUMN. Pihak-pihak itu adalah penguasa, tim penguasa, partai politik, birokrasi; oknum DPR; menteri; pemerintah daerah; LSM; oknum media; dan penegak hukum.

Dia mengatakan sejumlah langkah untuk membenahi BUMN di antaranya adalah menempatkan orang yang memiliki kompetensi dan integritas serta berani. Selain itu cara lainnya adalah melindungi BUMN itu sendiri dari intervensi dan menetapkan target. Menurut Said, intervensi itu juga tak hanya untuk mendapatkan materi namun juga non-materi sehingga merugikan BUMN tersebut. “Isu permintaan jatah oleh oknum DPR ke BUMN, jangan kurangi perhatian intervensi pihak lain thdp BUMN yg juga banyak, tmsk Pimpinan BUMN,” demikian kicauannya.

Sementara di sisi lain, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan kesiapannya untuk membeberkan oknum anggota DPR yang meminta jatah ke perusahaan-perusahaan BUMN. Syaratnya, harus ada undangan resmi dari untuk mengungkapkan nama-nama tersebut. “Kalau DPR serius minta, saya siap diundang DPR khusus untuk mengungkap itu. Saya tunggu undangan resminya,” kata Dahlan dalam situs resmi Sekretariat Kabinet, kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Desa Toyomerto, Kabupaten Batu, Jawa Timur.

Sikap tersebut ditegaskan Dahlan guna menanggapi tuntutan sejumlah anggota DPR agar dia tak sekadar melempar bola panas, dengan memerintahkan seluruh jajaran BUMN untuk tidak mengindahkan atau bahkan menolak permintaan upeti oleh anggota DPR.