Cyber crime ditangani dengan membentuk Badan Cyber Nasional.
Solopos.com, JAKARTA – Badan Cyber Nasional (BCN) bentukan pemerintah akan menjalankan fungsinya secara bebas-aktif.
Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI
Menurut Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas Agus, nantinya BCN tidak terikat dengan lembaga pertahanan cyber negara mana pun.
Namun BCN tetap aktif menjalin kerja sama secara internasional.
“Kita ikut terlibat dalam konferensi atau pertemuan global tentang cyber, tetapi kita tidak terikat dengan kelompok mana pun,” ujar Agus di Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Pria yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam mengakui saat ini dunia terbagi ke dalam beberapa kekuatan seperti Tiongkok yang bekerja sama dengan Rusia, selain itu ada Uni Eropa serta Amerika Serikat.
Karena itu, ia menuturkan Indonesia harus bermain “cantik” agar tidak terseret ke salah satu kubu.
“Dalam rangka pembentukan BCN, DK2ICN mempelajari sistem pertahanan cyber di berbagai negara seperti AS, Australia, Singapura dan lain-lain. Nantinya Indonesia juga akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut dalam hal pertahanan cyber sembari tetap mempertahankan sikap netral kita,” katanya.
Saat ini, pembahasan BCN sudah memasuki tahap akhir, dimana kajian-kajian yang telah dihasilkan DK2ICN sedang dibahas oleh tim khusus bentukan Kemenkopolhukam dan hasilnya akan dilaporkan pada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2015.
“BCN akan dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres). Kami berharap keberadaan BCN akan langsung berada di bawah Presiden,” kata Agus.
Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji badan cyber nasional dan akan melaporkan hasil pekerjaannya pada akhir September 2015 atau paling lambat awal Oktober 2015.
“Hasil kerja tim itu akan dilaporkan pada akhir September atau maksimal awal Oktober,” kata Luhut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
