Capres Korsel Ingin Pererat Hubungan dengan Pyongyang

Park Geun-hye saat menggelar konferensi pers di kantor pusat partai di Seoul, 24 September 2012. (Reuters)

SEOUL – Calon presiden (capres) Korea Selatan (Korsel), Park Geun-hye, Senin (5/11/2012), mengusulkan pembukaan kantor perwakilan di Pyongyang, Ibu Kota Korea Utara (Korut).

Promosi BRI Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa Melalui Program Desa BRILiaN 2024

“Untuk pengembangan lanjutan dan sistematis dalam hal kerja sama ekonomi dan pertukaran sosial budaya Selatan-Utara, saya akan membangun kantor pertukaran dan kerja sama di Seoul dan Pyongyang,” ujar Park pada konferensi pers.

Menurut Park, pembentukan perwakilan itu untuk menghidupkan kembali hubungan antara kedua negara. Park merupakan wakil kubu konservatif Partai Frontier Baru (Saenuri) yang tengah berusaha menjadi presiden wanita pertama negara gingseng itu.

Dalam pidato politiknya ini, Park menyatakan bersedia bertemu dengan pemimpin Korut. Namun dirinya menegaskan, Pyongyang harus memperbaharui komitmen untuk mengakhiri program nuklirnya sebelum pembicaraan dilakukan.

“Dalam rangka membangun kepercayaan diri, harus ada berbagai saluran dialog. Saya akan bertemu dengan pemimpin Korut jika itu diperlukan untuk pengembangan hubungan Utara-Selatan,” imbuhnya.

Park, putri mantan pemimpin Park Chung-hee yang tewas dibunuh, memimpin hingga dua digit dalam jajak pendapat melawan dua pesaing utamanya, menjelang pemilihan presiden Korsel pada 19 Desember 2012. Masa jabatan presiden Korsel hanya satu kali lima tahun.

Seruan Park untuk membentuk kebijakan yang lebih akomodatif terhadap Korut ini dimaksudkan untuk menjauhkan dirinya dari posisi Presiden Lee Myung-bak yang dikenal sebagai sosok garis keras. Wacana pembentukan kantor penghubung pernah dilontarkan pada awal 1990-an, sebelum kedua pemimpin kedua Korea bertemu untuk kali pertama kalinya pada 2000.

Menawarkan pendekatan kebijakan yang berbeda dengan Lee, Park juga mengatakan dia akan memisahkan krisis kemanusiaan di Korut dari politik. Lee telah menghentikan bantuan ke Utara ketika mengambil alih kekuasaan pada 2008.

Korea Utara mengalami bencana kelaparan pada 1990-an akibat runtuhnya perekonomian. Menurut perkiraan PBB, sepertiga penduduknya mengalami kekurangan gizi.

Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang setelah gencatan senjata dan bukannya perjanjian perdamaian untuk mengakhiri Perang Korea 1950-1953.

Pada 2010, Korut menyerang sebuah daerah sipil di Selatan dan dituduh melakukan serangan mematikan terhadap angkatan laut Korsel.

Korut di bawah pemimpin baru Kim Jong-un yang dipandang banyak pihak belum teruji, telah melakukan sejumlah serangan verbal terhadap pemerintahan Lee dan juga Park. Pyongyang secara luas dilihat sebagai mendukung oposisi liberal Moon Jae-in, yang menjanjikan bantuan tanpa syarat untuk negara miskin dan terisolasi.