Bupati/ Walikota diminta awasi program perumahan swadaya

Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Jamil Anshari. (istimewa)

Solo (Solopos.com)--Para Bupati/ Walikota serta kepala daerah diminta melakukan pengawasan serta kontrol terhadap penyaluran bantuan program pembangunan perumahan swadaya di daerah.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Demikian ditegaskan Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Jamil Anshari saat hadir sebagai narasumber dalam acara Dialog Sosialisasi Publik di Studio TVRI Jakarta akhir pekan kemarin.

Hal itu  seperti yang terungkap dalam rilis yang dikirim Bagian Humas dan Protokol Biro Umum, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat, Ristyan Mega Putra kepada Espos, Rabu (7/12/2011).

Jamil Anshari berharap dengan adanya pengawasan maka bantuan program pembangunan perumahan swadaya dapat tepat sasaran. Lebih lanjut Jamil Anshari mengungkapkan sejak program perumahan swadaya diluncurkan pada tahun 2006 lalu Kemenpera telah menyalurkan bantuan ke 200 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Tahun 2010 lalu, setidaknya ada 22.000 unit rumah masyarakat yang telah dibantu melalui program pembangunan perumahan swadaya. Sedangkan pada tahun 2011, jumlahnya meningkat menjadi 55.000 unit.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan pihaknya sangat mendukung penyaluran program pembangunan perumahan swadaya yang dilaksanakan oleh Kemenpera. Sebab, masyarakat di daerah khususnya mereka yang berpenghasilan rendah memerlukan bantuan perumahan untuk membuat rumah yang layak huni.

Saat ini, imbuh Wardoyo Wijaya, Pemkab Sukoharjo telah menyalurkan bantuan perumahan kepada masyarakat senilai Rp 2,5 juta per unit rumah melalui dana APBD. Sedangkan bantuan dari Kemenpera yang diterima hingga tahun 2011 ini mencapai angka Rp 4,5 Milyar.

“Kami telah menyalurkan bantuan perumahan swadaya dari Kemenpera sebanyak 550 unit rumah. Kami berharap ke depan bantuan dari Kemenpera bisa lebih banyak lagi jumlahnya,” terangnya.

(tiw/*)