Pacitan — Kabar pelelangan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman di Pacitan terus menuai tanggapan. Seluas 6 hektare lahan monumen itu milik negara, dan 4 hektare di luar monumen adalah hak milik keluarga almarhum Roto Suwarno.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pacitan Daniel R Masadu kepada wartawan, Minggu (18/7).
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
“Hak itu diberikan pada tahun 1994 selama 10 tahun dan berakhir tahun 2004,”tegas dia.
Daniel mengungkapkan, pihak keluarga pernah mengajukan perpanjangan hak.Hanya saja permohonan itu tidak dapat dikabulkan. Sebab pihak Pemkab Pacitan lebih dulu mengajukan, yakni sekitar Januari tahun 2008.
Pengajuannya sendiri harus dilakukan saat hak pakai masih berlaku. Jika tidak, bisa memicu konflik. Dalam hak atas tanah, papar Daniel terdiri dua macam. Yakni hak publik danhak pakai perdata.
Khusus hak pakai publik selama masih dipakai untuk kepentingan umum, kuasa atas tanah masih berada di tangan pemohon. Lain halnya dalam hak pakai perdata, di mana berlaku ketentuan meski bisa diperpanjang, namun waktunya terbatas.
Pihak BPN sendiri, lanjut Daniel, telah menyarankan Pemkab agar menyelesaikan status monumen sebelum dibangun.
“Tujuannya untuk menghindari sengketa,” tambahnya.
Soal status tanah tempat berdirinya markas gerilya, kata Daniel memang merupakan hak milik keluarga Roto Suwarno. Artinya, kalau pun keluarga menghendaki melelang, hal itu sepenuhnya hak mereka.
dtc/tya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
