Solopos.com, BANDUNG — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Provinsi Aceh telah menerapkan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Syariah.
“Pada klaster Industri Keuangan Syariah, opsi layanan Syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh,” katanya di Ruang Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Senin (30/5/2022).
Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya
Dia melanjutkan, ke depan layanan BPJS Syariah akan dikembangkan ke beberapa provinsi lainnya seperti, Sumatera Barat, Riau dan Jawa Barat, sebab Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga akan diperluas hingga ke setiap daerah.
Menururutnya, komite daerah ekonomi syariah sudah dan akan dibentuk akan makin mempercepat memberikan dukungan lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan.
Baca Juga: BNN Musnahkan Ribuan Batang Ganja di Pegunungan Aceh, Segini Luasnya
Sri mengatakan bahwa meskipun uji coba dilakukan di Aceh, tetapi Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati opsi syariah tersebut.
Tidak hanya itu, dia menyebut terdapat inisiatif penggunaan skema KPBU Syariah yang akan terus didorong sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.
Sekadar informasi, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian PUPR sejak 2015 hingga Februari 2022 mencapai Rp 10,62 triliun.
Baca Juga: Tanaman Ganja Jadi Bumbu Masakan Andalan pada Zaman Kesultanan Aceh
Kementerian PUPR juga telah menyampaikan shortlist tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU Syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar dan Rp 770 miliar.
“Terkait program konversi BPD, Pemda Riau saat ini sedang melakukan konversi Bank Riau Kepri berbasis Syariah,” katanya.
Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin pun mengatakan dalam rangka mempercepat Indonesia sebagai negara produsen produk halal, pihaknya akan membuat kelembagaan KNEKS di berbagai daerah.
Baca Juga: Rumah Dibom Molotov, Ustaz di Aceh Doakan Pelaku
Hal ini ditujukan agar Pemerintah memiliki data ekonomi syariah yang lebih lengkap.
“Kami akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun komoditi daerah ekonomi dan keuangan syariah di seluruh provinsi. Namun, yang sudah ada sekarang itu adalah di Sumatera Barat, akan ada di Riau, Jabar dan Jatim dan akan terus dikembangkan,” kata Ma’ruf Amin.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
