Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Riza Kurniawan, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) keagamaan APBD pemerintah provinsi Jateng tahun 2008 di Kabupaten Magelang, saat sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang, belum lama ini. Badan Kehormatan DPRD Jateng telah mengeluarkan surat pemberhentian Riza dari jabatannya. (JIBI/SOLOPOS/Antara)
Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini
Rapat dipimpin Wakil Ketua BK Wahyudin Noor Aly dihadiri tiga anggota yakni Anik Amikawati, Bambang Wahyono dan Noval Najib. Menurut Wahyudin, Riza juga diberhentikan sementara sebagai anggota Fraksi PAN DPRD Jateng. Pemberhentian sementara ini sambung Goyut, panggilan Wahyudin Noor Aly, diambil BK setelah status Riza berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 8 Tata Tertib DPRD Jateng Nomor 3/2010 menyebutkan Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara pada wakil rakyat apabila anggota DPRD menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus seperti korupsi.
”Kami telah menerima register perkara Riza dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang,” tandasnya.
Proses selanjutnya, ujar Goyut, BK merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Jateng untuk memberhentikan Riza Kurniawan sebagai anggota dan Wakil Ketua DPRD Jateng kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur.
Seperti diketahui, Riza mulai Jumat (28/9/2012), menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Riza Kurniawan adalah terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) keagamaan APBD Jateng 2008 untuk wilayah Kabupaten Magelang senilai Rp1,3 miliar.
Sementara DPW PAN Jateng telah menyiapkan beberapa nama pengganti Riza Kurniawan berasal dari FPAN DPRD Jateng. Mereka adalah Ketua FPAN, Khafid Sirotudin, anggota Komisi B, Asroroeddin Hadi, dan Sekretaris Komisi D, Jayus. Jayus ketika dikonfirmasi wartawan tentang peluang menjabat Wakil Ketua Dewan, menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai. ”Saya belum bisa berkomentar, menyerahkan kepada mekanisme partai,” ujar dia.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Jateng, A Fikri Faqih, menyatakan surat pemberhentian sementara Ketua DPRD Jateng Murdoko dari Mendagri sudah turun. ”Surat Mendagri tentang pemberhentian sementara Pak Murdoko sudah diterima pimpinan Dewan, Rabu (3/10) lalu,” ungkap dia. Dijadwalkan pada 11 Oktober mendatang, DPRD akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng, pengganti Murdoko.
DPD PDIP Jateng telah menetapkan Ketua Komisi D DPRD Jateng, Rukma Setyabudi sebagai Plt Ketua Dewan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
