Solopos.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkap bahwa negosiasi mengenai perhitungan biaya bengkak atau cost overrun Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum selesai.
Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, mengatakan saat ini pemerintah Indonesia dan China masih dalam tahap negosiasi untuk menentukan angka pasti biaya bengkak Proyek Strategis Nasional (PSN).
Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan
“[Cost overrun] dalam proses negosiasi ya. Artinya diskusi terus dilakukan. Semua masih dalam timeline pemenuhan pendanaan cost overrun. Komitmen pemerintah Indonesia dan China sama yaitu untuk segera bisa mendapatkan pendanaan cost overrun agar bisa segera berprogres,” kata Dwiyana di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11/2022).
Adapun, hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kedua per 15 September 2022 telah menemukan bahwa biaya bengkak proyek KCJB mencapai US$1,449 miliar atau sekitar Rp21,4 triliun.
Baca Juga: Problem Proyek Kereta Cepat Telah Selesai Dibahas, Termasuk Pembengkakan Biaya
Hasil review tersebut juga telah dibahas dalam rapat dengan Komite Kereta Cepat, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
“BPKP mewakili pihak Pemerintah RI, sementara itu pemerintah China diwakili NDRC, dia menunjuk konsultan namanya CICC. Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US$980-an [juta]. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi,” lanjut Dwiyana.
Baca Juga: Kabar Baik, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan Diteruskan hingga Surabaya
Selanjutnya, hasil temuan biaya bengkak itu menjadi landasan dalam pengajuan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun anggaran 2022, senilai Rp3,2 triliun untuk setoran modal ekuitas KCIC.
PMN itu rencananya diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai pimpinan konsorsium BUMN Indonesia.
Setoran modal dari PMN itu akan memenuhi proporsi kewajiban permodalan Indonesia pada KCIC sebesar 60 persen sedangkan China memiliki kewajiban 40 persen.
Baca Juga: PT KAI Waspadai Titik Rawan Banjir dan Longsor di Jalur KA Jateng
Secara total, pendanaan dari ekuitas KCIC memiliki bobot sebesar 25 persen. Sisanya, atau sebesar 75 persen akan diajukan pinjaman kepada China Development Bank atau setara dengan Rp16 triliun dari total biaya bengkak (versi BPKP).
Menurut Dwiyana, negosiasi yang masih berlangsung disebabkan oleh perbedaan asumsi perhitungan biaya bengkak proyek.
Misalnya, terkait dengan penyediaan sistem persinyalan kereta GSM-R yang gratis di China tapi harus berbayar di Indonesia kepada Telkomsel.
Baca Juga: Luhut Sebut Produksi Baterai Mobil Listrik di Indonesia Dimulai Kuartal II/2024
“Pemerintah [Indonesia] sudah menyampaikan ke pemerintah China dalam pembahasan terakhir bahwa itu yang terjadi di indonesia. Bahwa pada praktiknya di Indonesia sejak 1990-an frekuensi GSM-R sudah dipakai industri telekomunikasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, berharap agar PMN Rp3,2 triliun untuk KAI segera dicairkan sebelum Desember 2022.
Didiek menyampaikan bahwa tambahan PMN tersebut bisa menjamin kesinambungan dan keberlanjutan proyek Kereta Cepat untuk bisa mulai beroperasi pada Juni 2023.
Baca Juga: Rel Kereta Api dan Jalan Raya di Pulau Jawa, Ratusan Tahun Silam
“Kalau PMN ini diberikan maksimal Desember [2022], maka kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Proyek akan selesai pertengahan 2023,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
