Harianjogja.com, SLEMAN- Rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekons) bencana erupsi Gunung Merapi 2010 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan selesai pada akhir 2014.
“Sesuai dengan rencana aksinya, kegiatan rehab-rekons sektor perumahan dan pemukiman pascaerupsi Merapi 2010 telah dilaksanakan,” kata Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementrian PU Adjar Prayudi di Sleman, Kamis (9/10/2014).
Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital
“Rekompak” selaku pelaksana rehab-rekons bersama Pemda Sleman melakukan Rapat Koordinasi Teknis terkait rehab-rekons.
Hadir dalam kesempatan ini Bupati Sleman Sri Purnomo, Asisten Sekda Bidang Pembangunan Suyamsih dan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementrian PU Adjar Prayudi.
Menurut Adjar, dari data rumah rusak berat dan hancur pascaerupsi Gunung Merapi 2010 sejumlah 3.023 divalidasikan sejumlah 2.739 rumah di 21 desa di lereng Merapi.
“Dari jumlah tersebut telah dibangun 2.040 rumah tahan gempa yang telah dilengkapi dengan aliran listrik,” katanya.
Ia mengatakan, rumah-rumah tersebut dilengkapi dengan 383 titik infrastruktur tersier dan prasarana untuk kebutuhan pengurangan risiko bencana.
“Dari jumlah tersebut baru 1.823 rumah yang telah dihuni. Oleh karena itu tantangan selanjutnya adalah memindahkan masyarakat yang masih berada di kawasan rawan bencana ke daerah hunian tetap yang telah disediakan,” katanya.
Adjar mengatakan, hal ini membutuhkan kerja sinergis antara “Rekompak”dan Pemda Sleman.
“Hingga September 2014, masih 607 KK lagi yang belum difasilitasi pembangunan rumahnya karena belum bersedia ikut kegiatan relokasi. Mereka masih tinggal di kawasan rawan bencana, dengan infrastruktur permukiman dan fasilitas pengurangan risiko bencana yang kurang memadai,” katanya.
Ia mengatakan, pembangunan rumah tersebut didanai dengan dana bantuan rumah sebesar Rp61,2 miliar ditambah dengan kontribusi swadaya masyarakat sebesar Rp19.5 miliar.
“Hal ini cukup menggembirakan karena kearifan lokal masyarakat Merapi menciptakan pola partisipatif pemberdayaan sehingga memudahkan pemerintah dalam membangun kawasan hunian tetap yang layak huni,” katanya.
Bupati Sleman Sri Purnomo berharap agar masyarakat yang masih menghuni kawasan rawan bencana dapat segera berpindah ke lokasi huntap yang telah disediakan sehingga resiko bencana di masa-masa mendatang dapat diminimalisir.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
