Benahi laporan, Kementrian KP minta bimbingan BPK

Jakarta– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) meminta bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) benahi laporan keuangan.

“Target kita 2010 status laporan keuangan Kementerian kita Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, disela-sela pertemuan dengan BPK di Jakarta, Senin.

Promosi Kirana Plus, Asuransi Proteksi Jiwa Inovasi Layanan Terbaru BRI dan BRI Life

Fadel mengatakan target awal status laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2009 dapat ditingkatkan dari Disclaimer pada 2008 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ia mengatakan BPK akan memberikan perhatian langsung, diharapkan laporan audit keuangan 2009 sudah diperbaiki sistemnya sehingga jika berhasil laporan 2010 sudah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

“Saya ingin Kementerian ini transparan dan ‘accountable’ sehingga dapat dipercaya masyarakat, saya pun kerja dengan tenang,” ujar dia.

Pendampingan akan dilakukan tidak saja oleh BPK tapi juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu pendampingan juga dilakukan di daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsenterai yang terkait dengan anggaran kelautan dan perikanan.

Dari hasil sementara penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2009 yang telah dilakukan dalam evaluasi ke-33 provinsi diperoleh hasil bahwa penggunaan dana, sumber daya manusia (SDM) dan sarana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Perbantuan (TP) yang dikelola Pemerintah Daerah, ternyata terdapat beberapa kelemahan.

Telah terjadi pergeseran dan penggunaan anggaran yang tanpa melibatkan KemenKP.

Fadel menegaskan dengan bimbingan dari BPK dan BPKP dalam pembuatan laporan keuangan diharapkan tidak ada lagi pergeseran dan penggunaan anggaran tanpa sepengetahuan KemenKP.

ant/isw