Semarang (Solopos.com)--Komisi Informasi Publik Jawa Tengah (KIP Jateng) mencatat, hingga saat ini baru tujuh kabupaten/kota di provinsi tersebut yang sudah memiliki Pejabat Pengelola Dokumen dan Informasi (PPDI).
“Komisi Informasi sudah mengupayakan percepatan pembentukan PPDI di tingkat kabupaten/ kota,” kata Ketua Komisi Informasi Publik Jateng, Rahmulyo Adiwibowo, di Semarang, Sabtu (30/4/2011).
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Ketujuh daerah tersebut masing-masing Kabupaten Kebumen, Sragen, Jepara, Banjarnegara, Purwworejo, Batang dan Kota Solo.
Adapun 28 daerah lainnya, lanjut dia, belum memiliki lembaga yang bertugas memenuhi permintaan masyarakat akan informasi.
Rahmulyo menuturkan Komisi ini mendorong agar seluruh pemerintah daerah serta badan publik untuk segera membentuk PPID, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Ke depan, tambah dia, Komisi Informasi akan meningkatkan supervisi dan koordinasi dalam pembentukan PPID di tingkat pemerintah daerah maupun badan publik.
“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, PPID paling lambat harus terbentuk pada 23 Agustus 2011,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng, Abdul Azis meminta, Komisi Informasi tidak meninggalkan tugas sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi.
“Banyak masyarakat yang kurang tahu keberadaan undang-undang ini, sehingga belum tahu hak-haknya dalam memperoleh informasi,” terang politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut.
Selain mengupayakan pembentukan PPID, urai dia, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keterbukaan informasi juga tetap menjadi prioritas kerja komisi ini.
(Antara/nad)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
